Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting terkait pembiayaan pendidikan di Indonesia. Dalam putusannya, MK memerintahkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan secara adil, tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk sekolah swasta. Putusan ini merupakan respons terhadap gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan beberapa individu.

Para pemohon berpendapat bahwa frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam UU Sisdiknas menimbulkan multitafsir dan diskriminasi karena hanya berlaku untuk sekolah negeri. MK sepakat dengan argumen ini dan menyatakan bahwa negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif berupa subsidi atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang memilih sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

MK menyadari bahwa alokasi anggaran pendidikan yang memadai merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Hakim MK Enny Nurbaningsih menekankan pentingnya negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan secara efektif dan adil, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke sekolah negeri.

Putusan MK ini juga menyinggung mengenai pembiayaan sekolah swasta. MK mengakui bahwa meskipun idealnya pendidikan dasar tidak dipungut biaya, realitasnya banyak sekolah swasta yang masih mengenakan biaya kepada peserta didik untuk menutupi biaya operasional. MK memahami bahwa kemampuan fiskal pemerintah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dasar bagi sekolah swasta masih terbatas.

Oleh karena itu, MK memberikan fleksibilitas kepada sekolah swasta untuk tetap memungut biaya dari peserta didik, asalkan sekolah tersebut juga memberikan skema kemudahan pembiayaan, terutama bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu atau yang berada di daerah yang tidak memiliki sekolah negeri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi.

MK juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. MK meminta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan secara efisien dan efektif, serta diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, diharapkan putusan MK ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia.

Berikut adalah beberapa poin penting yang dipertimbangkan oleh MK dalam putusannya:

• Kewajiban Konstitusional: Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.
• Keterbatasan Anggaran: MK mengakui bahwa anggaran pemerintah untuk pendidikan masih terbatas, sehingga sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya.
• Skema Kemudahan Pembiayaan: Sekolah swasta harus memberikan skema kemudahan pembiayaan bagi peserta didik yang kurang mampu.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

Putusan MK ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.