Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menjajaki kemungkinan penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi mengatasi kemacetan sekaligus sumber pendanaan subsidi transportasi bagi warga kurang mampu. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari ERP akan dialokasikan secara khusus untuk membantu meringankan beban biaya transportasi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah memastikan bahwa manfaat ERP dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses transportasi umum yang terjangkau. Pramono Anung menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk membantu warga yang kurang mampu, dan hasil dari ERP akan sepenuhnya digunakan untuk memberikan subsidi kepada 15 golongan masyarakat yang telah ditetapkan.

Selain sebagai sumber pendanaan subsidi, penerapan ERP juga diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melihat bahwa salah satu penyebab utama kemacetan adalah kurangnya minat masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Oleh karena itu, kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi umum menjadi sangat penting.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini, meskipun sempat menuai protes di awal, telah menunjukkan hasil positif dengan peningkatan signifikan dalam penggunaan transportasi umum oleh ASN.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan gratis Transjabodetabek bagi 15 golongan masyarakat, baik yang berdomisili di Jakarta maupun di luar Jakarta. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pilihan transportasi yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.

Guna meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta juga berencana untuk membuka tujuh rute baru Transjabodetabek. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga dari daerah penyangga untuk memiliki pilihan transportasi yang lebih baik.

Berikut adalah daftar inisiatif transportasi publik lainnya yang sedang atau akan diimplementasikan:

• Integrasi Tarif Transportasi: Pemerintah sedang berupaya mengintegrasikan tarif berbagai moda transportasi umum, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, untuk memudahkan pengguna dalam berpindah antar moda.
• Pengembangan Transit Oriented Development (TOD): Pembangunan kawasan TOD di sekitar stasiun dan halte transportasi umum terus digenjot. Tujuannya adalah menciptakan kawasan hunian, perkantoran, dan komersial yang terintegrasi dengan transportasi umum, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
• Penambahan Armada Bus Listrik: Secara bertahap, armada bus Transjakarta akan diganti dengan bus listrik. Selain ramah lingkungan, bus listrik juga lebih nyaman dan senyap.
• Peningkatan Layanan Mikrotrans: Layanan Mikrotrans atau angkutan kota terintegrasi akan terus ditingkatkan, baik dari segi jumlah armada maupun kualitas layanan. Mikrotrans berperan penting sebagai penghubung antara permukiman warga dengan halte atau stasiun transportasi umum.

Dengan berbagai upaya ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.