Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan penerapan sistem parkir zonasi sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi publik. Sistem ini akan membagi wilayah Jakarta menjadi beberapa zona dengan tarif parkir yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kepadatan lalu lintas dan aksesibilitas terhadap transportasi umum.

Implementasi sistem parkir zonasi ini bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi pengguna kendaraan pribadi, terutama di kawasan-kawasan yang strategis dan memiliki tingkat kemacetan tinggi. Dengan tarif parkir yang lebih mahal di zona-zona tertentu, diharapkan masyarakat akan beralih menggunakan transportasi umum atau mencari alternatif transportasi lain yang lebih ramah lingkungan.

Namun, rencana penerapan sistem parkir zonasi ini juga menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha perparkiran. Ketua Indonesian Parking Association (IPA), Rio Octaviano, menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan ini diimplementasikan. Menurutnya, tarif parkir yang tinggi belum tentu efektif mengurangi penggunaan kendaraan pribadi jika tidak diimbangi dengan ketersediaan dan kualitas transportasi umum yang memadai.

Rio menjelaskan bahwa sistem zonasi idealnya mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aksesibilitas transportasi umum di sekitar lokasi parkir. Gedung atau area parkir yang mudah dijangkau oleh transportasi umum dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi untuk mendorong masyarakat menggunakan fasilitas tersebut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengguna kendaraan pribadi cenderung mencari alternatif parkir yang lebih murah jika tarif di suatu lokasi terlalu tinggi.

Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan sistem parkir zonasi:

• Penetapan Tarif: Tarif parkir harus ditetapkan secara proporsional, mempertimbangkan daya beli masyarakat dan biaya operasional bisnis parkir.
• Aksesibilitas Transportasi Umum: Ketersediaan dan kualitas transportasi umum yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan sistem parkir zonasi.
• Sosialisasi: Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai sistem parkir zonasi, termasuk lokasi zona, tarif, dan cara pembayaran.
• Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan efektivitas sistem parkir zonasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan sistem parkir zonasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta dan mendorong penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan.