Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, melontarkan pandangannya mengenai sosok yang paling tepat untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Irfan menilai, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menduduki posisi ketua umum PPP.

Menurut Irfan, kedekatan emosional atau "kebatinan" antara Jokowi dan PPP menjadi salah satu faktor utama yang mendasari usulan ini. Irfan mengaku pernah berinteraksi langsung dengan Jokowi dan merasakan adanya perhatian khusus dari mantan wali kota Solo itu terhadap partai berlambang Ka'bah.

"Saya pernah bertemu sama beliau (Jokowi), ya, saya pernah berdialog sama beliau dan saya merasakan ada suasana kebatinan dia terhadap partai PPP ini, atensinya ada itu," ungkap Irfan.

Selain kedekatan batin, Irfan juga menyoroti pengalaman politik dan pemerintahan Jokowi yang dinilai sangat relevan untuk memimpin partai sekelas PPP. Sebagai seorang tokoh yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, Jokowi dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia.

"Karena bisa saja dia melihat partai PPP ini adalah partai yang tua, ya. Dulu di era Orde Baru, PPP adalah salah satu dari tiga partai, ya, di era Orde Baru. Tentu beliau juga sudah mencermati dan sudah juga mengetahui bagaimana perkembangan PPP," kata Irfan.

Lebih lanjut, Irfan meyakini bahwa gaya kepemimpinan Jokowi sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh PPP. Ia menilai Jokowi memiliki kemampuan untuk melakukan pembenahan, pembaruan, dan transformasi di dalam tubuh partai, tanpa menghilangkan tradisi dan kultur yang telah lama melekat pada PPP.

"Saya pikir figur Pak Jokowi yang cocok untuk memimpin PPP supaya ada pembenahan, ya, ada semacam pembaruan, ya, transformasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan skill-nya, dengan style-nya untuk bisa membesarkan PPP gitu walaupun tidak mengubah tradisi kultur yang ada," jelas Irfan.

Irfan juga mengapresiasi kemampuan komunikasi Jokowi dengan para ulama dan tokoh-tokoh umat Islam. Ia menilai Jokowi memiliki keberpihakan yang kuat terhadap isu-isu keagamaan, yang tercermin dari berbagai kebijakan yang diambil selama masa pemerintahannya.

Berikut adalah bukti keberpihakan Jokowi:

• Menunjuk seorang ulama, KH Ma'ruf Amin, sebagai wakil presiden.
• Membangun komunikasi yang baik dengan para ulama dan tokoh umat Islam.
• Mengesahkan Undang-Undang Pesantren.

"Saya pikir komunikasi yang dibangun Pak Jokowi dengan para ulama, tokoh-tokoh umat itu luar biasa dan kita mengakui itu, ya. Di mana beliau kemarin misalnya menjadikan wakil presiden itu sosok ulama, Kyai Ma’ruf Amin, itu tokoh PPP, loh, dan kita ketahui Pak Jokowi sampai hari ini masih selalu melakukan komunikasi-komunikasi ke para ulama dan membuka diri untuk berdiskusi tentang pengembangan-pengembangan masalah keumatan," papar Irfan.

Dengan berbagai alasan tersebut, Irfan berharap PPP dapat memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin partai dan membawa perubahan positif bagi masa depan PPP.