Presiden Joko Widodo menanggapi hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, tepatnya 66,9 persen, tidak mempercayai isu yang menyebutkan dirinya telah memalsukan ijazah. Tanggapan ini disampaikan Jokowi usai menghadiri sebuah acara di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Rabu (28/5/2025).

"Ya, artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat," ujar Jokowi, menekankan bahwa hasil survei tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat dalam berpikir rasional. Ia menambahkan bahwa isu pemalsuan ijazah tersebut memang tidak masuk akal. "Karena logikanya memang nggak masuk (bila palsu). Saya kira 68 persen ya mau menyampaikan ketidakpercayaannya," imbuhnya.

Meski demikian, survei tersebut juga mencatat bahwa masih ada sebagian masyarakat, sekitar 19 persen, yang mempercayai tudingan bahwa ijazah yang diperoleh Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu. Menanggapi hal ini, Jokowi menanggapinya dengan santai.

"Ya, pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya," tuturnya.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya akan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada proses hukum yang sedang berjalan. Ia meyakini bahwa kebenaran akan terungkap di pengadilan.

"Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang terang-benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi semuanya akan dibuka di sidang pengadilan ya," jelasnya.

Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia memasukkan penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga negara dan pemberantasan korupsi. Survei tersebut melibatkan 1.286 responden yang diwawancarai melalui telepon dengan metode double sampling. Margin of error survei ini adalah 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 93 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei ini membagi responden menjadi dua kelompok: seluruh responden dan responden yang mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

"Yang mengaku tahu kasus ini 75,9 persen. Jadi terus terang jarang kasus hukum yang menarik perhatian seluas ini. Kalau saya bulatkan, dari 10 orang Indonesia, 8 tahu kasus ijazah palsu," kata Burhanuddin pada Selasa (27/5/2025).

Burhanuddin menambahkan bahwa mayoritas responden, baik dari kelompok seluruh responden maupun kelompok yang mengetahui kasus tersebut, menyatakan tidak percaya bahwa Jokowi telah memalsukan ijazahnya.

"Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9 persen dari semua responden," ujarnya.

"Sementara mereka yang mengetahui kasus ini, yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,9 persen," lanjutnya.