Maraknya aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) terus menjadi sorotan. Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menindak tegas praktik-praktik tersebut. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap laporan mengenai ormas yang meminta sejumlah dana secara paksa, sehingga meresahkan masyarakat dan menghambat iklim investasi.

"Saya yakin pihak kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listyo Sigit dapat memberantas praktik premanisme ini secepat mungkin. Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif," ujar Said kepada media.

Said menekankan bahwa gangguan yang disebabkan oleh oknum preman tidak hanya menyasar investasi kecil, tetapi juga investasi besar. Padahal, pemerintah sedang berupaya keras untuk meningkatkan realisasi investasi dalam negeri guna membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Ia juga menyinggung anggapan bahwa keberadaan preman sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. "Muncul tren dan gejala yang mengkhawatirkan, di mana setiap investasi, baik besar maupun kecil, selalu dikaitkan dengan keberadaan preman. Ini sangat menakutkan, karena terjadi di mana-mana," ungkapnya.

Menurut Said, fenomena ini menjadi isu yang perlu segera dibenahi. Banyak pihak yang melihat bahwa praktik premanisme telah merajalela di perkotaan hingga kabupaten terpencil. Investor yang datang tidak pernah bisa lepas dari jeratan preman.

Sebelumnya, aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu memang marak terjadi. Beberapa ormas bahkan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran secara paksa, hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat. Kasus BYD ini baru terungkap setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menerima aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat melakukan kunjungan.

Eddy Soeparno menegaskan bahwa segala bentuk investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk BYD, harus mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal keamanan. Ia menekankan pentingnya menjamin rasa aman bagi investor agar tidak terjadi kekhawatiran yang dapat memperlambat proses industrialisasi dan hilirisasi di dalam negeri.

"Saya mendengar adanya permasalahan terkait premanisme dan ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu bertindak tegas untuk menangani masalah ini," tegas Eddy melalui akun Instagramnya.

Maraknya aksi ormas yang meresahkan juga memicu penolakan dari masyarakat. Baru-baru ini, ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya ditolak kehadirannya di Bali. Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa ormas dari luar tidak diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Bali.

Bali telah memiliki sistem keamanan berbasis kearifan lokal melalui keberadaan pecalang atau petugas keamanan desa adat. Pecalang telah terbukti membantu aparat kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat adat.

"Prinsipnya, kami melihat bahwa di Bali sudah ada aparatur negara, baik TNI maupun Polri, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, 1.400 lebih desa adat di Bali memiliki pecalang yang berperan penting dalam menjaga estetika wilayah adat," jelasnya.