Raja Ampat, permata Papua Barat Daya, kembali menjadi sorotan. Kali ini, bukan karena keindahan alamnya yang memukau, melainkan karena polemik aktivitas pertambangan nikel yang memicu gelombang protes dari masyarakat. Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem pariwisata menjadi pemicu utama penolakan ini.

Dr. Evita Nursanty, Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, secara langsung menanggapi keresahan masyarakat ini. Dalam kunjungan resesnya, Evita menyaksikan sendiri demonstrasi dan penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. "Raja Ampat ini, kekayaan alam bukan hanya pantainya saja, tetapi ada sungai, laut, hutan, dan ini potensi yang sangat luar biasa," ujarnya. Evita menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem Raja Ampat, terutama dalam mendukung sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Komisi VIII DPR RI, yang membidangi pariwisata, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Raja Ampat. Janji ini memberikan harapan baru bagi masyarakat yang menginginkan Raja Ampat tetap lestari.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, juga memberikan tanggapan terkait aksi penolakan tambang nikel. Pemerintah daerah berencana melakukan inspeksi langsung ke lokasi pertambangan untuk memastikan operasional perusahaan tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut informasi yang diterima, sebagian masyarakat menolak aktivitas pertambangan nikel, terutama yang diduga belum memiliki izin resmi. Gubernur Kambu menegaskan komitmennya untuk menindak perusahaan tambang yang melanggar aturan.

Penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya datang dari masyarakat lokal. Aksi demo damai yang diorganisir oleh Aliansi Jaga Alam Raja Ampat juga melibatkan wisatawan asing. Partisipasi wisatawan asing ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kelestarian alam Raja Ampat telah menjadi isu internasional.

Berikut poin penting yang perlu diperhatikan:

• Protes Masyarakat: Masyarakat lokal dan wisatawan asing menolak aktivitas tambang nikel.
• Kekhawatiran Lingkungan: Potensi kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem pariwisata menjadi perhatian utama.
• Respons DPR RI: Komisi VIII DPR RI berjanji menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
• Tindakan Pemerintah Daerah: Gubernur Papua Barat Daya akan melakukan inspeksi ke lokasi tambang.
• Isu Izin: Perusahaan tambang yang belum memiliki izin menjadi fokus perhatian.

Situasi di Raja Ampat ini menjadi contoh bagaimana isu lingkungan dapat memicu konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Perlu ada solusi yang bijaksana dan berkelanjutan agar Raja Ampat tetap menjadi surga bagi generasi mendatang.