Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons insiden kericuhan yang terjadi dalam job fair di Cikarang dengan mengumumkan rencana penerapan sistem digital terintegrasi untuk rekrutmen tenaga kerja di seluruh Jawa Barat. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menghindari terulangnya kejadian serupa, yang dipicu oleh membludaknya jumlah pencari kerja dan ketidaksiapan dalam pengelolaan acara. Kejadian di Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, menjadi sorotan utama. Lebih dari 25.000 pencari kerja hadir untuk memperebutkan 2.517 lowongan dari 64 perusahaan.

Kericuhan bermula ketika seorang pelamar menunjukkan foto QR pendaftaran, yang memicu dorongan dan bahkan perkelahian di antara kerumunan yang padat. Dedi Mulyadi mengkritik Dinas Ketenagakerjaan setempat atas kurangnya perhitungan teknis dalam mengantisipasi jumlah peserta yang hadir. Ia menyoroti bahwa tujuan awal untuk menunjukkan tingginya angka lowongan kerja di Bekasi justru berujung pada kekacauan akibat lonjakan peminat yang tidak terduga.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan sistem layanan ketenagakerjaan digital yang berbasis data dan terhubung secara online. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi langsung antara perusahaan dan pencari kerja tanpa perlu tatap muka langsung, yang berpotensi menyebabkan kerumunan. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa sistem ini tidak hanya sekadar platform lamaran kerja biasa, tetapi juga akan menghubungkan penyedia kerja dan pelamar secara personal, berdasarkan nama dan alamat.

Melalui sistem digital ini, perusahaan dapat dengan mudah memilih kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan melalui antarmuka digital yang intuitif. Sistem akan secara otomatis menampilkan daftar kandidat yang relevan berdasarkan spesifikasi yang dicari. Perusahaan kemudian dapat memilih kandidat yang sesuai untuk dipanggil mengikuti proses seleksi atau wawancara. Diharapkan proses ini memangkas birokrasi dan mempercepat proses rekrutmen.

Peluncuran sistem digital ini dijadwalkan pada Agustus 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap bahwa dengan adanya sistem ini, proses rekrutmen tenaga kerja akan menjadi lebih tertib, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem ini diharapkan dapat menghindari potensi kerumunan berlebihan yang dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban, seperti yang terjadi dalam job fair di Cikarang. Dedi Mulyadi optimis bahwa sistem ini akan membawa perubahan positif dalam dunia ketenagakerjaan di Jawa Barat.