Pemerintah Indonesia mengambil langkah progresif untuk menekan praktik diskriminasi dalam dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) secara resmi menerbitkan surat edaran yang menghapus batasan usia sebagai salah satu syarat dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap masih maraknya praktik diskriminatif dalam proses penerimaan karyawan. Selain pembatasan usia, kriteria lain seperti penampilan fisik, status pernikahan, dan kondisi fisik seringkali menjadi penghalang bagi para pencari kerja untuk mendapatkan kesempatan yang adil.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa surat edaran ini diterbitkan untuk memperkuat komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi. Tujuannya adalah menciptakan pedoman yang jelas dan objektif, sehingga proses rekrutmen dapat dilakukan secara adil dan transparan. Prinsip utama dari surat edaran ini adalah melarang segala bentuk diskriminasi dalam proses rekrutmen, dengan menekankan bahwa batasan usia hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu.

Kondisi tersebut meliputi:

• Pekerjaan tertentu yang memiliki karakteristik yang secara nyata berkaitan dengan usia.
• Ketentuan tersebut tidak menyebabkan hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat umum.

Selain itu, surat edaran ini juga menekankan pentingnya inklusivitas dalam rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas. Proses rekrutmen harus dilakukan tanpa diskriminasi, memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka.

Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh perusahaan untuk melakukan proses rekrutmen secara benar, jujur, dan transparan melalui kanal resmi. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik penipuan, pemalsuan, dan percaloan yang dapat merugikan para pencari kerja. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan profesional bagi seluruh masyarakat Indonesia.