Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempersiapkan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk periode triwulan kedua tahun ini. Program ini menyasar sekitar 24 juta warga yang tergolong dalam kategori keluarga rentan. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyambodo menyampaikan bahwa penyaluran akan segera dilakukan setelah proses asesmen oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.

"Kami saat ini dalam tahap finalisasi persiapan penyaluran Bansos untuk triwulan kedua. Asesmen dari BPKP menjadi kunci, dan begitu proses tersebut selesai, bantuan akan langsung disalurkan kepada para penerima manfaat," ujar Agus Jabo di sela-sela acara diskusi publik di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan utama dalam menentukan penerima Bansos. Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi yang masuk dalam kategori miskin. Kriteria yang digunakan adalah pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 600 ribu.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Saat ini, terdapat sekitar 3,57 juta jiwa atau 1,13 persen penduduk yang tergolong miskin ekstrem, dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 400 ribu.

Wamensos menekankan bahwa data kemiskinan ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada tahun 2029, serta menihilkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026.

"Target kami adalah menekan angka kemiskinan di bawah 5 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, Kemensos tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk bersinergi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dapat tercapai pada tahun 2026," tegasnya.

Penyaluran Bansos ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendorong peningkatan kualitas hidup.

Upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan antara lain:

• Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan
• Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan bantuan modal usaha
• Penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi
• Perluasan program jaminan sosial

Dengan berbagai upaya yang dilakukan secara terintegrasi, pemerintah optimis dapat mencapai target penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.