Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyampaikan kekhawatiran terkait implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) tanpa adanya peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur. ALI menilai pendekatan yang sempit dalam penanganan ODOL berpotensi menimbulkan efek domino yang merugikan industri logistik nasional.

Ketua ALI, Mahendra Rianto, menekankan pentingnya penyusunan roadmap Zero ODOL yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian. Menurutnya, penanganan ODOL harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk infrastruktur jalan, regulasi karoseri, keselamatan kendaraan dan pengemudi, serta efisiensi biaya logistik.

Dampak Biaya Logistik

Mahendra mengutip data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2023 yang menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia mencapai 14,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dari angka tersebut, sekitar 40-50% berasal dari biaya transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa biaya transportasi yang tinggi membebani daya saing industri nasional.

ALI sependapat bahwa penertiban truk ODOL penting untuk meningkatkan keselamatan. Akan tetapi, Mahendra mengingatkan bahwa penyebab kecelakaan tidak hanya terkait dengan muatan berlebih, tetapi juga faktor-faktor seperti pengawasan kendaraan yang lemah, pelatihan sopir yang kurang memadai, dan kondisi jalan yang buruk. Ia menyoroti pentingnya perawatan kendaraan secara berkala dan uji KIR, serta perlunya evaluasi rutin terhadap pengemudi.

Regulasi dan Infrastruktur

Regulasi yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan juga menjadi perhatian ALI. Mahendra mencontohkan banyaknya truk hasil karoseri yang panjangnya melebihi batas yang ditetapkan dalam aturan. Ia mempertanyakan bagaimana truk-truk tersebut dapat lolos uji dan mendapatkan STNK, yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilegalkan sejak awal.

Selain itu, ALI juga menyoroti ambang batas beban jalan tol di Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Mahendra juga menyoroti kualitas konstruksi jalan tol yang buruk sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan, selain faktor ODOL. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan audit terhadap infrastruktur jalan tol.

Tarif Tol dan Dampak Kebijakan Zero ODOL

Tarif tol yang dinilai memberatkan pelaku logistik juga menjadi perhatian ALI. Mahendra meminta pemerintah untuk menurunkan tarif tol bagi angkutan logistik, mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap trafik jalan tol.

ALI memperingatkan bahwa implementasi kebijakan Zero ODOL tanpa penyesuaian menyeluruh berpotensi meningkatkan ongkos produksi barang. Pembatasan kapasitas angkut truk dapat menurunkan daya muat hingga 25-30%, yang akan mendorong penambahan armada dan meningkatkan biaya transportasi serta harga barang. ALI mempertanyakan kesiapan industri dan perdagangan untuk menanggung lonjakan biaya logistik tersebut.

Rekomendasi ALI

ALI mendesak pemerintah untuk segera menyusun roadmap Zero ODOL yang konkret, inklusif, dan terukur sebagai langkah awal dalam membenahi logistik nasional. Roadmap ini harus mencakup tahapan implementasi yang jelas, audit menyeluruh terhadap infrastruktur jalan, penataan ulang regulasi karoseri, peningkatan keselamatan kendaraan dan pengemudi, serta upaya efisiensi biaya logistik.

Tanpa roadmap yang jelas, audit infrastruktur, regulasi yang adil, dan sistem keselamatan yang kuat, kebijakan Zero ODOL berisiko menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi industri logistik dan perekonomian nasional.