Survei Indikator Politik: Dedi Mulyadi Unggul dalam Tingkat Kepuasan Publik di Jawa
Dedi Mulyadi Puncaki Survei Kepuasan Gubernur se-Jawa
Sebuah survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin dalam hal tingkat kepuasan publik di antara para gubernur di seluruh Jawa. Hasil survei yang dirilis pada hari Rabu, 28 Mei 2025, menunjukkan bahwa Dedi Mulyadi memperoleh angka kepuasan tertinggi, mencapai 94,7 persen.
"Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” ujar Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei di Indikator, Jakarta Pusat pada Rabu (28/5/2025).
Survei ini mengukur kinerja para gubernur selama 100 hari pertama masa jabatan mereka. Tingginya apresiasi publik terhadap Dedi Mulyadi, menurut Burhanuddin Muhtadi, disebabkan oleh kemampuannya membangun visibilitas dan memanfaatkan media sosial secara efektif.
"Followers Dedi Mulyadi di Facebook lebih dari 12 juta, dan dia aktif menyapa publik. Ini membuat awareness tinggi dan publik merasa dekat,” kata Burhanuddin.
Di posisi kedua, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, mencatatkan tingkat kepuasan publik sebesar 83,8 persen. Meskipun tidak seaktif Dedi Mulyadi di media sosial, Sri Sultan Hamengkubuwono X tetap mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat DIY.
"Meskipun tidak aktif di media sosial, warga DIY cenderung enggan mengevaluasi rajanya secara negatif,” ucap Burhanuddin.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berada di urutan ketiga dengan tingkat kepuasan 75,3 persen. Burhanuddin Muhtadi menyoroti bahwa Khofifah Indar Parawansa dikenal sebagai seorang politisi yang tangguh, namun masih ada ruang untuk meningkatkan awareness publik terhadap program-programnya melalui pemanfaatan media sosial yang lebih optimal.
"Khofifah dikenal petarung politik, tapi awareness atas program-programnya masih bisa ditingkatkan lewat media sosial,” ujar diam
Di sisi lain, di Jakarta, Gubernur Pramono Anung mendapatkan tingkat kepuasan sebesar 60 persen dari responden. Namun, survei menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan warga Jakarta tentang program-program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi masih tergolong rendah.
"Banyak warga tidak tahu program seperti pembukaan perpustakaan dengan jam operasional yang diperpanjang. Ini menunjukkan lemahnya sosialisasi,” kata Burhanuddin.
Survei Indikator Politik Indonesia ini melibatkan responden dari enam provinsi di Jawa dan dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 19 Mei 2025. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error antara 4,1 hingga 5 persen.
Secara umum, survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap gubernur lebih tinggi dibandingkan dengan wakil gubernur. Provinsi Banten mencatat tingkat kepuasan terendah. Selain itu, di Jawa Tengah dan Banten, banyak warga yang tidak mengetahui program-program unggulan yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, meskipun mereka yang mengetahui program tersebut memberikan penilaian yang positif.
Burhanuddin Muhtadi menekankan bahwa kemampuan seorang gubernur dalam menyosialisasikan program-programnya melalui media dan media sosial memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepuasan publik. Dalam konteks demokrasi, menurutnya, memiliki program yang bagus saja tidak cukup. Publik harus mengetahui program tersebut dan merasa dilibatkan dalam pelaksanaannya.
"Dalam demokrasi, program bagus saja tidak cukup. Publik harus tahu dan merasa dilibatkan,” tutup Burhanuddin.
Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari hasil survei ini:
- Dedi Mulyadi memimpin dalam tingkat kepuasan publik di antara gubernur se-Jawa.
- Sri Sultan Hamengkubuwono X berada di posisi kedua.
- Khofifah Indar Parawansa menempati urutan ketiga.
- Tingkat pengetahuan warga Jakarta tentang program-program pemerintah provinsi masih rendah.
- Kemampuan sosialisasi program melalui media dan media sosial sangat mempengaruhi tingkat kepuasan publik.