Polemik penyelenggaraan ibadah haji tahun ini kembali mencuat, khususnya terkait dengan penggunaan visa furoda. Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI secara tegas meminta kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah haji (PPIU), terutama yang menawarkan paket furoda, untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada calon jemaah. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap potensi kesulitan penerbitan visa furoda yang dapat berakibat pada penundaan keberangkatan bahkan pembatalan ibadah haji.

Visa furoda, atau visa haji non-kuota, memungkinkan seseorang untuk menunaikan ibadah haji tanpa harus melalui antrean panjang seperti jemaah haji reguler. Namun, penerbitan visa ini sepenuhnya berada di luar kendali pemerintah Indonesia dan sangat bergantung pada undangan dari pemerintah Arab Saudi. Ketidakpastian inilah yang menjadi perhatian utama Timwas Haji DPR.

"Kami meminta agar travel-travel haji ini jujur kepada jemaah. Sampaikan apa adanya, bahwa visa furoda ini tidak ada jaminan 100 persen pasti terbit," ujar salah satu anggota Timwas Haji DPR dalam pernyataan resminya. "Jelaskan juga potensi risiko yang mungkin terjadi, seperti keterlambatan penerbitan visa, perubahan jadwal penerbangan, hingga kemungkinan terburuk yaitu visa tidak terbit sama sekali."

Timwas Haji DPR menekankan bahwa kejujuran dan transparansi dari pihak travel akan membantu calon jemaah dalam mengambil keputusan yang tepat dan realistis. Dengan informasi yang lengkap, jemaah dapat mempertimbangkan alternatif lain, seperti mendaftar haji reguler atau menunda keberangkatan hingga visa furoda benar-benar terjamin.

Selain itu, Timwas Haji DPR juga mengimbau agar calon jemaah haji furoda lebih berhati-hati dalam memilih travel dan tidak tergiur dengan janji-janji manis yang tidak realistis. Pastikan travel tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki izin resmi dari Kementerian Agama, dan memiliki rekam jejak yang terpercaya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon jemaah haji furoda:

• Reputasi Travel: Lakukan riset mendalam mengenai reputasi travel yang menawarkan paket furoda. Cari tahu pengalaman jemaah lain yang pernah menggunakan jasa travel tersebut.
• Izin Resmi: Pastikan travel tersebut memiliki izin resmi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji.
• Kontrak yang Jelas: Baca dan pahami dengan seksama kontrak perjanjian antara jemaah dan travel. Pastikan semua hak dan kewajiban kedua belah pihak tercantum dengan jelas.
• Biaya dan Fasilitas: Bandingkan biaya dan fasilitas yang ditawarkan oleh berbagai travel. Jangan hanya terpikat dengan harga murah, tetapi perhatikan juga kualitas fasilitas yang diberikan.
• Jaminan Visa: Tanyakan secara detail mengenai proses penerbitan visa furoda dan jaminan yang diberikan oleh travel. Jangan ragu untuk meminta bukti-bukti yang mendukung klaim mereka.

Timwas Haji DPR berkomitmen untuk terus mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan memastikan hak-hak jemaah terpenuhi. Mereka juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji secara keseluruhan.