Polemik Ayam Goreng Widuran: Menteri UMKM Serahkan Penyelidikan pada Aparat Penegak Hukum
Polemik yang melibatkan rumah makan Ayam Goreng Widuran di Solo, Jawa Tengah, yang menuai sorotan publik terkait penggunaan bahan nonhalal tanpa pemberitahuan yang jelas, telah menarik perhatian Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman.
Dalam sebuah acara Public Hearing di Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025), Maman menyatakan harapannya agar kasus ini ditangani sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya memberikan kewenangan penuh kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi secara menyeluruh.
"Harapan kami ya silakan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum ya," ujarnya.
Meski mengakui bahwa isu ini sensitif, Maman enggan berspekulasi mengenai kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Ia berpendapat bahwa terlalu dini untuk memberikan penilaian atau kesimpulan sebelum adanya hasil investigasi resmi dari pihak berwenang.
"Apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana, saya belum berani berkomentar," imbuhnya.
Lebih lanjut, Maman meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Ia menekankan pentingnya menunggu hasil investigasi dari aparat penegak hukum sebelum memberikan penilaian akhir terhadap kasus ini.
Kasus Ayam Goreng Widuran mencuat setelah diketahui bahwa restoran yang telah beroperasi sejak 1973 ini menggunakan bahan nonhalal dalam beberapa menu mereka. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pelanggan, terutama karena selama bertahun-tahun restoran tersebut tidak memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan bahan-bahan tersebut.
Banyak pelanggan yang merasa tertipu karena mengira seluruh menu yang disajikan di Ayam Goreng Widuran adalah halal. Hal ini tercermin dari ulasan-ulasan negatif yang membanjiri platform daring seperti Google Review.
Seorang karyawan Ayam Goreng Widuran, Ranto, mengonfirmasi bahwa penambahan label nonhalal baru dilakukan setelah isu ini menjadi viral di media sosial. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa restoran tersebut sebelumnya tidak transparan mengenai penggunaan bahan nonhalal.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha, khususnya di sektor makanan dan minuman, untuk selalu memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai komposisi dan status kehalalan produk mereka. Transparansi dan kejujuran merupakan kunci utama untuk membangun kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi bisnis.
Berikut point-point penting dalam berita ini:
- Menteri UMKM menyerahkan penanganan kasus Ayam Goreng Widuran kepada aparat penegak hukum.
- Menteri UMKM enggan berspekulasi mengenai unsur pidana dalam kasus tersebut.
- Kasus Ayam Goreng Widuran mencuat karena penggunaan bahan nonhalal tanpa pemberitahuan.
- Pelanggan merasa tertipu dan memberikan ulasan negatif.
- Restoran baru menambahkan label nonhalal setelah isu ini viral.