Implementasi Sekolah Gratis: FSGI Usulkan Pengalihan Dana Program Makan Bergizi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, untuk diselenggarakan tanpa biaya. Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menyampaikan apresiasi atas putusan MK yang mendasarkan pertimbangannya pada konstitusi RI, khususnya pasal 31 dan 34 yang berkaitan dengan pendidikan.

Retno Listyarti menegaskan pentingnya implementasi segera putusan MK ini. FSGI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyusun regulasi dan melakukan perubahan anggaran yang diperlukan. Menurutnya, tantangan utama dalam mewujudkan sekolah gratis di Indonesia terletak pada ketersediaan anggaran. Saat ini, bantuan operasional sekolah (BOS) untuk siswa SD dan SMP hanya sebesar Rp 900 ribu per tahun.

FSGI mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut FSGI, dana yang dialokasikan untuk program MBG dapat dialihkan untuk mendukung kebijakan sekolah gratis. FSGI berpendapat bahwa program MBG mungkin tidak terlalu diperlukan bagi siswa di kota-kota besar, sehingga anggaran tersebut dapat dialihkan untuk menopang program sekolah gratis. Dana triliunan yang semula diperuntukkan bagi MBG dinilai dapat membantu merealisasikan putusan MK tentang pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP.

FSGI menyoroti keberagaman sekolah swasta di Indonesia, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan yang tinggi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas untuk mengatasi hal ini, mengingat dana BOS mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekolah swasta dengan biaya tinggi. Retno berharap bahwa dengan implementasi putusan MK, pendidikan di Indonesia dapat diakses oleh semua siswa, seperti di negara-negara maju seperti Jepang atau Korea Selatan.

FSGI menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, dan DPRD dalam melakukan perubahan APBN dan APBD. Jika implementasi sekolah gratis ingin segera diterapkan, perubahan anggaran harus dilakukan secepatnya. Untuk siswa dari keluarga menengah ke atas, mereka tetap dapat memilih sekolah swasta dengan biaya yang sesuai kesepakatan dengan orang tua. Intinya, program sekolah gratis harus diprioritaskan bagi siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sesuai.

Berikut adalah poin-poin penting dari usulan FSGI terkait implementasi sekolah gratis:

• Evaluasi Program MBG: Mengkaji kembali program Makan Bergizi Gratis dan mengalihkan dana yang tidak mendesak untuk mendukung program sekolah gratis.
• Peningkatan Dana BOS: Menambah alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah untuk memastikan sekolah swasta juga dapat menyelenggarakan pendidikan tanpa biaya.
• Regulasi Sekolah Swasta: Menyusun regulasi khusus untuk mengatasi perbedaan biaya pendidikan di sekolah swasta, terutama yang memiliki biaya tinggi.
• Koordinasi Pemerintah: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, DPR, dan DPRD dalam perubahan anggaran.
• Prioritas Siswa Kurang Mampu: Memastikan program sekolah gratis diprioritaskan bagi siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu.