Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan warganya dengan memasang 100 unit kamera pengawas (CCTV) baru di berbagai lokasi strategis. Inisiatif ini difokuskan pada taman-taman kota, area permukiman, serta wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kebakaran.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Gubernur, Rano Karno, secara resmi meluncurkan program ini di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat. Pramono Anung menjelaskan bahwa penambahan 100 unit CCTV ini menjadikan total kamera pengawas yang beroperasi di seluruh Jakarta menjadi 1.500 unit. Kamera-kamera ini ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, termasuk 12 taman kota yang kini buka 24 jam.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaludin, menambahkan bahwa pengadaan dan pemasangan 100 unit CCTV ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Lokasi pemasangan meliputi:

• Taman Ecopark
• Tebet Eco Park
• Taman Langsat

Selain taman, CCTV juga dipasang di wilayah RT dan RW yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana, seperti di kawasan Kebon Jeruk yang baru-baru ini mendapatkan tambahan tiga titik pengawasan.

Seluruh kamera CCTV ini terintegrasi dengan sistem pemantauan terpusat, yang memungkinkan instansi terkait untuk memantau kondisi secara real-time melalui sebuah dashboard. Dengan adanya sistem ini, diharapkan respons terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif. Warga yang mengalami kejadian seperti pencurian juga dapat melaporkan dan meminta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan.

Budi Awaludin juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penambahan CCTV di masa depan. Proses inventarisasi kebutuhan sedang dilakukan dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Perhubungan, serta kepolisian. Pemetaan kebutuhan juga dilakukan di tingkat wilayah melalui koordinasi dengan RT dan RW.

“Kalaupun memang hasil kajian selanjutnya kita perlu mengadakan lagi CCTV maka tentu juga akan disesuaikan dengan kebutuhan dana yang ada di Pemprov DKI Jakarta,” ujar Budi, menekankan bahwa penambahan CCTV akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas kebutuhan.