Duterte Siap Menghadapi Proses Hukum ICC Terkait Kasus Perang Melawan Narkoba

Eks Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi potensi penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pernyataan ini muncul di tengah laporan yang menyebutkan ICC akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Duterte terkait kebijakan kontroversial “perang melawan narkoba” yang menelan ribuan nyawa selama masa jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan Duterte saat kunjungannya ke Hong Kong pekan lalu, seperti yang dilaporkan oleh Reuters.

Selama kunjungannya, Duterte menyampaikan pidato di hadapan ribuan pekerja Filipina, sekaligus berupaya meningkatkan dukungan untuk pencalonannya sebagai senator dalam pemilihan sela mendatang. Dalam pidatonya, ia berupaya membenarkan kebijakan kontroversialnya tersebut dengan mengklaim tindakannya bertujuan untuk perdamaian dan kesejahteraan rakyat Filipina. Pernyataan ini disambut dengan sorakan dari para pendukungnya yang hadir.

Meskipun kantor kepresidenan Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan belum menerima komunikasi resmi dari Interpol, mereka menegaskan kesiapan untuk mematuhi hukum internasional jika surat perintah penangkapan tersebut dikeluarkan. Wakil Sekretaris Komunikasi Kepresidenan, Claire Castro, menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan segala ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penyerahan Duterte jika diminta oleh Interpol. Pemerintah juga membantah spekulasi bahwa Duterte berupaya menghindari proses hukum dengan berada di Hong Kong, mengajak para pendukungnya untuk membiarkan proses hukum berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan.

Kehadiran Duterte di Hong Kong, yang bukan merupakan anggota ICC, telah memicu sejumlah pertanyaan. Kantor Komisioner Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong menyatakan bahwa kunjungan dan acara yang dihadiri Duterte telah disetujui sesuai aturan hukum setempat. Sementara itu, pengamanan ketat terlihat di sekitar hotel tempat Duterte menginap, dengan kehadiran satuan kepolisian elite Hong Kong yang bertugas melindungi tamu penting (VIP). Kondisi ini semakin memperkuat spekulasi seputar kemungkinan penangkapan dan proses hukum yang akan dihadapi oleh mantan presiden tersebut.

Kebijakan “perang melawan narkoba” yang diterapkan Duterte selama pemerintahannya (2016-2022) menjadi sorotan internasional karena angka kematian yang tinggi. Kebijakan ini telah menuai kecaman dari berbagai lembaga HAM internasional, yang menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Duterte, yang memulai karier politiknya sebagai Walikota Davao dengan pendekatan yang keras terhadap kejahatan, menjalankan kampanye kepresidenannya dengan janji untuk memberantas narkoba secara brutal. Meskipun kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat Filipina, dampaknya yang mengerikan telah memicu kontroversi hingga saat ini dan menjadi dasar bagi ICC untuk menyelidiki dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Status hukum Duterte di mata internasional kini tengah menjadi sorotan. Kesiapannya untuk menghadapi proses hukum, baik di Filipina maupun di luar negeri, menunjukkan sebuah babak baru dalam perjalanan hukum kasus “perang melawan narkoba” yang telah mengguncang Filipina selama beberapa tahun terakhir. Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini akan terus dipantau secara ketat oleh dunia internasional.

• Pemerintah Filipina siap mematuhi permintaan Interpol.
• Duterte menyampaikan pidato di Hong Kong untuk meningkatkan dukungan menjelang pemilihan sela.
• Pengamanan ketat terlihat di sekitar hotel tempat Duterte menginap.
• Kunjungan Duterte ke Hong Kong telah disetujui sesuai aturan hukum setempat.
• ICC dilaporkan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Duterte.