Warga Amsterdam Menggugat Pemerintah Kota Akibat Lonjakan Turis yang Tak Terkendali

Gelombang wisatawan yang tak kunjung surut di Amsterdam telah memicu kemarahan warga, mendorong mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemerintah kota. Kelompok advokasi "Amsterdam Heeft een Keuze" (Amsterdam Punya Pilihan) secara resmi mengajukan gugatan, menuduh dewan kota gagal mengatasi dampak negatif dari overtourism yang berkelanjutan.

Sejak tahun 2021, ketika dewan kota berjanji untuk mengambil tindakan jika jumlah wisatawan yang menginap melebihi 20 juta per tahun, kelompok ini berpendapat bahwa ambang batas tersebut telah terlampaui secara signifikan. Pada tahun 2023, jumlah wisatawan yang menginap mencapai 22,1 juta, dan perkiraan menunjukkan angka tersebut akan terus meningkat hingga 25 juta dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini menyebabkan tekanan yang luar biasa pada infrastruktur kota, perumahan, dan kualitas hidup warga.

"Kami telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa, tetapi batas 20 juta terus dilanggar dari tahun ke tahun," kata Jasper van Dijk, seorang anggota kelompok tersebut. "Kami tidak punya pilihan lain selain menempuh jalur hukum." Kelompok ini berpendapat bahwa dewan kota memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan warga dan memastikan bahwa pariwisata berkelanjutan dan tidak merugikan penduduk setempat.

Gugatan tersebut menyoroti serangkaian masalah yang disebabkan oleh overtourism, termasuk:

  • Kenaikan harga sewa dan perumahan, membuat warga kesulitan untuk menemukan tempat tinggal yang terjangkau.
  • Kemacetan dan kepadatan yang berlebihan di tempat-tempat wisata populer, mengganggu kehidupan sehari-hari warga.
  • Peningkatan kebisingan dan gangguan, terutama di pusat kota.
  • Dampak negatif terhadap lingkungan, seperti peningkatan sampah dan polusi.

Dewan kota telah memperkenalkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk kampanye untuk mengurangi kunjungan, larangan merokok ganja di luar ruangan di distrik lampu merah, jam buka kafe dan bar yang lebih pendek, pembatasan pelayaran sungai, dan peningkatan pajak turis. Namun, para pegiat berpendapat bahwa langkah-langkah ini tidak cukup untuk mengatasi skala masalah.

Van Dijk juga mengusulkan pilihan lain, seperti melarang non-penduduk masuk ke coffee shop ganja kota, sejalan dengan peraturan di seluruh negeri. Usulan ini bertujuan untuk mengurangi daya tarik Amsterdam bagi wisatawan yang datang semata-mata untuk tujuan rekreasi.

Kepala urusan ekonomi Sofyan Mbarki mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan para pegiat lagi, tetapi menekankan bahwa terserah kepada seluruh dewan untuk memutuskan tindakan apa yang akan diambil. Dia juga mencatat bahwa beberapa langkah yang diusulkan, seperti kriteria tempat tinggal, telah ditolak oleh dewan di masa lalu.

Gugatan yang diajukan oleh "Amsterdam Heeft een Keuze" menandai eskalasi yang signifikan dalam perjuangan melawan overtourism di Amsterdam. Hasil dari kasus ini dapat memiliki implikasi yang luas bagi kota-kota lain di seluruh dunia yang juga bergulat dengan dampak negatif dari pariwisata yang berlebihan.