Kondisi memprihatinkan tengah menghantui industri perhotelan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menyusul implementasi kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi pemerintah. Dampak dari kebijakan ini dirasakan secara signifikan oleh pengelola hotel, dengan penurunan tingkat hunian yang berujung pada langkah-langkah efisiensi internal, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan.

Iskandar Ahadiyat, pemilik Hotel Ningrat Bangkalan, mengungkapkan bahwa penurunan okupansi hotelnya mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan drastis ini memaksa manajemen hotel untuk mengambil keputusan berat, dengan merumahkan dua orang karyawan sebagai upaya menekan biaya operasional. "Penurunan ini sangat terasa, dan kami terpaksa melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan," ujarnya.

Senada dengan Iskandar, Lilis Dwi Sari, resepsionis Hotel Rose Bangkalan, juga mengakui adanya penurunan okupansi yang signifikan di tempatnya bekerja. Penurunan yang mencapai 35 persen ini disebabkan oleh pembatasan perjalanan dinas yang diberlakukan pemerintah. Hotel Rose sangat bergantung pada kerjasama dengan instansi pemerintah, sehingga pembatasan perjalanan dinas berdampak langsung pada jumlah tamu dan pendapatan hotel. "Sejak ada pembatasan perjalanan dinas, tamu dari pemerintahan berkurang drastis," ungkap Lilis.

Meskipun belum ada PHK di Hotel Rose, Lilis mengungkapkan kekhawatiran akan potensi PHK jika kondisi ini terus berlanjut. Ia berharap kondisi perekonomian segera stabil sehingga pemerintah tidak perlu lagi melakukan efisiensi anggaran. "Kami sangat berharap kondisi ini segera membaik, karena sebagian besar tamu kami berasal dari pemerintahan. Jika efisiensi terus berlanjut, kami khawatir akan ada PHK," imbuhnya.

Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bagi industri perhotelan di Bangkalan. Kebijakan efisiensi anggaran yang bertujuan untuk menekan pengeluaran pemerintah, ternyata berdampak negatif pada sektor lain, khususnya industri pariwisata dan perhotelan. Perlu adanya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, sehingga industri perhotelan dapat bertahan dan kembali berkontribusi pada perekonomian daerah.