Survei Indikator Ungkap Dukungan Publik terhadap Program Barak Militer Dedi Mulyadi di Jawa Barat

Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat. Survei ini merupakan bagian dari evaluasi 100 hari kerja enam gubernur di Pulau Jawa.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa 89,5 persen responden mengetahui program barak militer tersebut. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau sekitar 61,4 persen menyatakan setuju dan 31,5 persen sangat setuju dengan kebijakan kontroversial ini. Hanya sebagian kecil, yaitu 4,9 persen, yang tidak setuju dan 0,8 persen yang sangat tidak setuju. Sisanya, 1,4 persen, memilih untuk tidak menjawab atau tidak tahu.

Burhanuddin menjelaskan bahwa tingginya dukungan terhadap program ini berkontribusi pada peningkatan popularitas Dedi Mulyadi di Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa Dedi Mulyadi sering menjadi sorotan media karena popularitasnya yang tinggi, yang membedakannya dari gubernur lain di Pulau Jawa.

Selain program barak militer, survei juga menyoroti dukungan publik terhadap kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi. Beberapa di antaranya termasuk:

• Larangan Study Tour: 89,8 persen responden mengetahui kebijakan ini, dengan 57,9 persen setuju dan 31,8 persen sangat setuju.
• Larangan Wisuda: 91,1 persen responden mengetahui kebijakan ini, dengan 58,4 persen setuju dan 29,9 persen sangat setuju.
• Larangan Perpisahan di Hotel/Gedung: 87,6 persen responden mengetahui kebijakan ini, dengan 64 persen setuju dan 26,8 persen sangat setuju.
• Larangan Siswa Membawa Ponsel: 85,4 persen responden mengetahui kebijakan ini, dengan 63 persen setuju dan 21,6 persen sangat setuju.
• Larangan Siswa Membawa Motor (di Bawah Umur): 90 persen responden mengetahui kebijakan ini, dengan 64,2 persen setuju dan 28,6 persen sangat setuju.
• Penertiban Objek Wisata Ilegal di Puncak Bogor: 80,3 persen responden mengetahui kebijakan ini, dengan 69,8 persen setuju dan 20,5 persen sangat setuju.
• Penertiban Bangunan Liar di Bantaran Sungai: 82,2 persen responden mengetahui kebijakan ini, dengan 70,3 persen setuju dan 24 persen sangat setuju.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Dedi Mulyadi dalam 100 hari pertama jabatannya mencapai 94,7 persen, angka tertinggi dibandingkan dengan gubernur lain di Pulau Jawa. Burhanuddin mengaitkan kepuasan ini dengan kemampuan komunikasi Dedi Mulyadi dan pemanfaatan media sosial yang efektif. Dengan jutaan pengikut di berbagai platform seperti Facebook, YouTube, dan Instagram, Dedi Mulyadi mampu menyosialisasikan program-programnya dengan mudah kepada masyarakat.

Survei ini melibatkan 3.100 responden di enam provinsi di Pulau Jawa yang dipilih secara acak. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka pada tanggal 12-19 Mei 2025.