Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengeluarkan kebijakan baru yang menghapus batasan usia sebagai salah satu syarat dalam lowongan pekerjaan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang secara tegas melarang praktik diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Selain usia, aturan ini juga menyoroti larangan persyaratan diskriminatif lainnya seperti penampilan menarik dan status pernikahan.

Keputusan ini memicu berbagai tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari ekonom hingga kalangan pengusaha. Beberapa pihak menyambut baik kebijakan ini dengan harapan dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi kelompok usia dewasa yang seringkali kesulitan mencari pekerjaan. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran bahwa penghapusan batasan usia justru akan menambah beban bagi perusahaan.

Dampak yang Diharapkan:

• Peluang Kerja Lebih Luas: Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para pencari kerja berusia 30 tahun ke atas, yang seringkali terpinggirkan karena adanya batasan usia dalam persyaratan lowongan. Penghapusan batasan usia ini juga dapat membantu mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di usia dewasa untuk kembali memasuki pasar kerja.
• Mengurangi Pengangguran Usia Dewasa: Dengan semakin maraknya PHK, jumlah pengangguran usia dewasa diperkirakan akan terus meningkat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menyerap tenaga kerja usia dewasa dan mengurangi angka pengangguran.
• Mencegah Diskriminasi: Batasan usia dalam persyaratan lowongan kerja dinilai sebagai bentuk diskriminasi terhadap individu. Penghapusan batasan usia ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil.

Kekhawatiran Dunia Usaha:

• Potensi Menambah Beban Perusahaan: Beberapa pihak berpendapat bahwa batasan usia seringkali digunakan sebagai tahap penyaringan awal dalam proses rekrutmen. Dengan dihapusnya batasan usia, perusahaan mungkin akan kesulitan melakukan penyaringan awal dan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk proses rekrutmen.
• Spesifikasi Pekerjaan: Kalangan pengusaha berpendapat bahwa persyaratan kerja, termasuk usia, sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pemerintah dinilai tidak perlu terlalu jauh mengatur persyaratan kerja yang bersifat spesifik.

Perspektif Lain:

• Beberapa ekonom menilai bahwa dampak kebijakan ini terhadap penciptaan lapangan kerja mungkin tidak terlalu signifikan. Mereka berpendapat bahwa faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi dan investasi lebih berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja.
• Ada juga pandangan bahwa inklusivitas dalam lowongan kerja seharusnya lebih fokus pada aspek-aspek seperti penampilan fisik, gender, ras, suku, dan agama, daripada usia.

Kebijakan penghapusan batasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja ini masih menjadi perdebatan dan perlu dievaluasi lebih lanjut untuk melihat dampak positif dan negatifnya. Pemerintah perlu terus berdialog dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha dan pekerja, untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Saat ini, implementasi kebijakan ini masih dalam tahap awal. Perusahaan-perusahaan diharapkan dapat menyesuaikan praktik rekrutmen mereka sesuai dengan aturan baru ini. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.