Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 hingga Oktober 2025: Mendagri dan MenPAN-RB Segera Rapat Koordinasi

Pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Penundaan yang hingga Oktober 2025 ini telah memicu koordinasi intensif antar kementerian terkait. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, akan segera bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, untuk membahas secara detail rencana penundaan tersebut.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan langkah antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta memastikan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah. "Dalam waktu dekat Pak Menteri (Mendagri) akan menyelenggarakan pertemuan untuk membahas secara detail tahapannya, agar selaras dengan rencana KemenPAN-RB dan Kemendagri serta pemerintah daerah," ujar Wamendagri Bima Arya dalam keterangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

Keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS hingga Oktober 2025 didasarkan pada sejumlah pertimbangan. MenPAN-RB Rini Widyantini sebelumnya telah menekankan perlunya kehati-hatian dalam proses pengangkatan CASN 2024. Hal ini ditegaskan kembali dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/3/2025) yang menyatakan bahwa penyelesaian pengangkatan serentak membutuhkan waktu dan ketelitian. Keputusan penyesuaian jadwal ini juga telah dibahas bersama Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (5/3/2025).

Beberapa poin krusial yang menjadi alasan penundaan meliputi:

• Sinkronisasi Data: Data terkait formasi, jabatan, dan penempatan CASN masih memerlukan penyelarasan lebih lanjut antar instansi pemerintah.
• Penyelesaian Pengadaan CASN: Sejumlah instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CASN.
• Terhitung Mulai Tanggal (TMT): Terdapat perbedaan TMT pengangkatan ASN di masing-masing instansi, sehingga memerlukan penyesuaian dan standarisasi.

Koordinasi intensif antara Mendagri dan MenPAN-RB diharapkan dapat menghasilkan solusi yang komprehensif dan memastikan proses pengangkatan CPNS selanjutnya berjalan lancar dan tertib administrasi. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian dan transparansi kepada para calon CPNS yang tengah menantikan pengumuman resmi dari pemerintah.

Proses pengambilan keputusan yang melibatkan DPR RI menunjukkan komitmen pemerintah untuk melibatkan parlemen dalam pengambilan kebijakan strategis terkait manajemen ASN. Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan menjamin akuntabilitas proses pengangkatan CPNS.