Dilema Data: Kemiskinan Versus Kemakmuran di Indonesia

Rilis data kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan proyeksi Bank Dunia baru-baru ini memicu perdebatan mengenai kondisi ekonomi Indonesia. BPS mencatat angka kemiskinan sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa pada September 2024, sementara Bank Dunia mengindikasikan bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia, setara dengan 171,8 juta jiwa, hidup di bawah garis kemiskinan. Perbedaan signifikan ini mengundang pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin Indonesia disebut sebagai negara makmur sementara jutaan warganya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar?

Perbedaan metodologi menjadi salah satu penyebab utama disparitas angka tersebut. BPS menggunakan standar garis kemiskinan lokal berdasarkan kebutuhan dasar yang diukur dengan nilai Rupiah per kapita per bulan. Di sisi lain, Bank Dunia mengadopsi standar paritas daya beli (PPP) dalam Dolar AS per kapita per bulan, yang memperhitungkan biaya hidup relatif antar negara. Meski demikian, perbedaan ini hanyalah sebagian dari gambaran yang lebih besar. Di balik angka-angka statistik, tersembunyi realitas ekonomi yang kompleks, dinamis, dan seringkali paradoks.

Resiliensi Sektor Informal dan Kekuatan UMKM

Salah satu kunci untuk memahami paradoks ini terletak pada peran sektor informal. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yang seringkali luput dari perhatian kebijakan formal. Namun, sektor ini terbukti menjadi penyelamat ekonomi, terutama saat krisis. Selama pandemi COVID-19, jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu bertahan dengan memanfaatkan platform digital, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Studi dari Harvard University bahkan menobatkan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat "paling makmur" bukan karena tingkat pendapatan yang tinggi, melainkan karena kemampuan sistem ekonominya untuk menghasilkan kemakmuran dari interaksi antar pelaku ekonomi kecil. Kolaborasi antara UMKM dan platform e-commerce telah membuka akses pasar yang lebih luas dan memungkinkan mereka untuk bersaing di tingkat global. Namun, kemakmuran ini belum dinikmati secara merata. UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam bersaing dengan perusahaan besar, terutama dalam hal akses ke teknologi, modal, dan pasar.

Digitalisasi: Pedang Bermata Dua

Era digitalisasi telah membawa perubahan besar bagi perekonomian Indonesia. Dengan ratusan juta pengguna internet, Indonesia menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Platform-platform digital seperti Gojek dan Tokopedia telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan produsen dan konsumen secara efisien. Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa risiko ketimpangan jika keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir korporasi besar. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil UMKM yang mampu bersaing secara mandiri di platform digital, sementara sebagian besar masih bergantung pada promosi berbayar yang memberatkan.

Mendorong Inklusivitas dan Adaptasi Lokal

Untuk mengatasi paradoks kemiskinan dan kemakmuran, diperlukan kebijakan yang inklusif dan adaptif. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan data real-time dari platform digital ke dalam perencanaan kebijakan. Data transaksi e-commerce dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang dinamika konsumsi harian daripada survei tradisional. Selain itu, desentralisasi inovasi juga penting untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan membangun pusat-pusat inovasi berbasis potensi lokal dan memberikan pelatihan literasi digital kepada UMKM.

Regulasi yang pro-persaingan juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu aktif mengawasi praktik anti-persaingan, seperti predatory pricing oleh perusahaan besar yang dapat mematikan UMKM. Selain itu, kebijakan yang mendorong persaingan yang sehat dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa semua pelaku ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.

Pada akhirnya, kontradiksi antara data kemiskinan dan kemakmuran bukanlah kegagalan statistik, melainkan cerminan dari kompleksitas ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian global, keragaman dan kemampuan adaptasi, seperti yang ditunjukkan oleh sektor informal dan inovasi digital, dapat menjadi modal untuk mencapai kemakmuran yang inklusif. Indonesia memiliki peluang untuk menulis ulang narasi kemiskinan menjadi cerita kemakmuran yang merata, asalkan kebijakan yang diambil dapat memanfaatkan kompleksitas ekonomi sebagai kekuatan.