Kericuhan Warnai Bursa Kerja di Bekasi, Evaluasi Mendalam Diperlukan

Sebuah insiden memprihatinkan terjadi dalam bursa kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi di Convention Center President University, Cikarang. Acara yang seharusnya menjadi jembatan bagi para pencari kerja justru berubah menjadi arena kekacauan pada Selasa (27/5/2025). Ribuan pelamar kerja, dengan semangat yang membara, saling berdesakan demi memindai kode QR pendaftaran. Akibatnya, beberapa orang dilaporkan jatuh pingsan karena situasi yang tidak terkendali.

Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan yang mencolok antara jumlah lowongan yang tersedia, yaitu sekitar 2.000, dengan jumlah pelamar yang membludak, mencapai 25.000 orang. "Suasananya benar-benar tidak kondusif," ujar Kemala Putri (22), seorang pencari kerja yang menjadi saksi mata kejadian tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan penyesalannya atas insiden ini dan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. "Kita akan evaluasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk mengelola sejak awal dan memetakan risikonya," tegasnya di Jakarta, Rabu (28/5/2025). Ia mencontohkan pelaksanaan job fair yang diselenggarakan oleh Kemenaker dengan pendekatan yang lebih antisipatif, di mana 52.000 lowongan disediakan untuk 25.000 peserta dengan sistem yang lebih terstruktur dan terkontrol.

Ketidakseimbangan Lapangan Kerja dan Kritik Terhadap Stimulus Ekonomi

Yassierli mengakui bahwa upaya yang lebih besar diperlukan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Pemerintah saat ini sedang mengumpulkan data melalui kunjungan ke kawasan industri dan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menyusun peta kebutuhan tenaga kerja nasional yang komprehensif.

Sementara itu, rencana peluncuran enam paket stimulus ekonomi pada bulan Juni mendatang menuai kritik. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPSI), Mirah Sumirat, berpendapat bahwa kebijakan ini tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja. "Kesannya kebijakan ini hanya main-main, karena waktunya cuma dua bulan. Setelah itu, kita mau bagaimana?" ujarnya dalam sebuah acara diskusi.

Mirah menyambut baik niat pemerintah, namun menekankan bahwa solusi jangka panjang, seperti penciptaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan, jauh lebih mendesak. Direktur Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional, Gaffari Ramadhan, juga menyatakan bahwa penciptaan lapangan kerja formal membutuhkan proses yang panjang dan tidak instan. Pemulihan pasca-Covid-19 yang tidak merata, di mana sektor informal pulih lebih cepat daripada sektor formal, memerlukan kebijakan ekspansif dan dukungan iklim investasi yang kuat.

Menaker Yassierli mengapresiasi semangat penyelenggaraan job fair di berbagai daerah, namun menekankan pentingnya perbaikan tata kelola. "Kita harus apresiasi semangatnya, tapi ke depan perlu koordinasi dan pembinaan yang lebih baik," ujarnya.

Insiden di Bekasi dan kritik terhadap stimulus ekonomi menjadi pengingat bahwa penyediaan lapangan kerja tetap menjadi tantangan besar di tengah upaya pemulihan ekonomi. Bursa kerja seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga harus menjawab kebutuhan nyata jutaan pencari kerja yang mengharapkan peluang yang layak untuk masa depan mereka.