Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) yang bertujuan untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip non-diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Menteri Ketenagakerjaan, didampingi oleh Wakil Menteri, mengumumkan penerbitan SE tersebut di Jakarta, yang menandai langkah signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil.

Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/V/2025 ini secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen. Pemerintah menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mengembangkan karirnya, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, jenis kelamin, atau disabilitas. Prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi landasan utama dalam SE ini, yang diharapkan dapat mengubah paradigma rekrutmen di seluruh sektor industri.

Dalam keterangan persnya, Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa SE ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan besar, tetapi juga untuk semua jenis usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan asosiasi pengusaha, untuk aktif menyosialisasikan dan mengimplementasikan SE ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan anti-diskriminasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.

• Penegasan Non-Diskriminasi: SE ini dengan tegas melarang diskriminasi dalam seluruh proses rekrutmen.
• Pembatasan Usia: Pembatasan usia diperbolehkan jika relevan dengan karakteristik pekerjaan dan tidak menghalangi kesempatan kerja secara umum.
• Penyandang Disabilitas: Ketentuan dalam SE ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.
• Transparansi Informasi: Pemberi kerja wajib memberikan informasi lowongan kerja yang benar, jujur, dan transparan.
• Sosialisasi: Gubernur di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk meneruskan SE ini kepada bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut, SE ini juga mengatur tentang transparansi informasi lowongan kerja. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan informasi lowongan secara akurat, jujur, dan melalui kanal resmi. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik penipuan, pemalsuan, dan percaloan yang seringkali merugikan para pencari kerja. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu memverifikasi informasi lowongan kerja sebelum mengambil keputusan.

Menteri Ketenagakerjaan mengajak seluruh pelaku dunia usaha dan industri untuk menjadikan SE ini sebagai momentum untuk memperbaiki praktik rekrutmen. Beliau menekankan bahwa rekrutmen yang adil dan transparan tidak hanya bermanfaat bagi para pencari kerja, tetapi juga bagi perusahaan itu sendiri. Dengan merekrut tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di pasar global.

Dengan diterbitkannya SE ini, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif dan inklusif. Pemerintah percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang berharga untuk dikembangkan, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. SE ini adalah langkah awal dalam perjalanan panjang menuju dunia kerja yang lebih adil dan bermartabat.