Bali, yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, kini menghadapi tantangan baru dalam industri pariwisatanya. Para pengusaha hotel lokal mengeluhkan semakin ketatnya persaingan akibat masuknya investor asing yang gencar berinvestasi di sektor vila dan homestay.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, mengungkapkan bahwa para pengusaha hotel di Bali merasa tertekan dengan kehadiran investor asing. Investasi asing yang semakin besar di sektor akomodasi non-hotel ini dinilai menggerus pangsa pasar hotel-hotel lokal.

Menurut Tjok Oka, kebijakan pemerintah pusat terkait nilai investasi bagi orang asing di Indonesia, termasuk di Bali, menjadi salah satu penyebab utama masalah ini. Nilai investasi yang relatif rendah memudahkan investor asing untuk masuk dan bersaing dengan pengusaha lokal, bahkan menekan bisnis hotel yang lebih besar.

Selain itu, masalah perizinan yang tidak jelas dan jaringan pasar yang dikuasai oleh investor asing semakin memperburuk situasi. Penguasaan pasar vila dan homestay oleh pemodal asing berdampak langsung pada tingkat hunian hotel-hotel di Bali. Meskipun angka kunjungan wisatawan secara keseluruhan meningkat, namun peningkatan ini tidak sejalan dengan tingkat okupansi hotel.

Terdapat beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat hunian hotel di Bali:

• Bali sebagai Hub: Banyak wisatawan menjadikan Bali sebagai titik transit sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi lain seperti Gili Lombok, Labuhan Bajo, dan wilayah lain di luar Bali.
• Kapal Pesiar: Peningkatan kunjungan kapal pesiar setelah perbaikan Pelabuhan Benoa memang meningkatkan jumlah wisatawan yang tercatat, namun sebagian besar wisatawan tetap menginap di kapal, sehingga tidak berkontribusi pada okupansi hotel.
• Vila Ilegal: Maraknya pembangunan vila-vila ilegal juga menjadi masalah serius, karena vila-vila ini seringkali tidak terdaftar dan tidak membayar pajak, sehingga merugikan hotel-hotel yang beroperasi secara legal.
• Efisiensi Anggaran Pemerintah: Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga berdampak pada sektor pariwisata, terutama di kawasan Nusa Dua yang sangat bergantung pada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

Kawasan Nusa Dua mengalami penurunan okupansi yang signifikan, mencapai 10 hingga 12 persen, akibat berkurangnya kegiatan MICE. Sementara itu, kawasan Sanur di Denpasar dan Ubud di Gianyar masih menunjukkan stabilitas.

Penurunan kinerja industri perhotelan juga terjadi di Jakarta, yang memicu kekhawatiran akan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam industri perhotelan tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga di daerah lain di Indonesia.