Desakan DPR untuk Pengungkapan Kasus Korupsi Pertamina

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bertindak cepat dan tegas dalam mengusut kasus dugaan korupsi besar-besaran di PT Pertamina. Desakan ini dilatarbelakangi kekhawatiran akan munculnya informasi yang menyesatkan dan hoaks di tengah masyarakat jika penanganan kasus ini lamban. Bamsoet menekankan pentingnya Kejagung tidak hanya berfokus pada penetapan tersangka, namun juga melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana yang terlibat dalam kasus ini. Kerjasama intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci dalam melacak aliran dana yang diduga mencapai hampir Rp 1.000 triliun.

"Kejagung perlu menunjukkan komitmen serius dalam memberantas korupsi skala besar ini. Kasus ini bukan hanya tentang kerugian finansial negara, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," tegas Bamsoet dalam pernyataan resminya di Jakarta pada Senin, 10 Maret 2025. Ia menambahkan bahwa publik meragukan bahwa tujuh tersangka yang telah ditetapkan mampu menyimpan dana sebesar itu hanya dalam rekening pribadi mereka. Profil para tersangka yang terkesan sebagai pekerja profesional biasa dan minim afiliasi politik semakin memperkuat dugaan keterlibatan pihak lain yang lebih besar.

Dugaan Manipulasi dan Jaringan Luas

Bamsoet mengungkapkan kecurigaannya terhadap kemungkinan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan para tersangka selama kurang lebih lima tahun. Durasi yang cukup panjang ini mengindikasikan adanya jaringan yang terorganisir dan melibatkan lebih dari tujuh tersangka yang sudah ditetapkan. "Pelacakan aliran dana menjadi langkah krusial untuk mengungkap siapa saja yang menikmati keuntungan dari kejahatan ini," ujar Bamsoet. Ia menduga adanya upaya penumpukan kekayaan melalui manipulasi atau pengoplosan bensin, sebuah tindakan kriminal yang merugikan keuangan negara dan berpotensi membahayakan keselamatan publik.

Transparansi dan Pemulihan Aset

Bamsoet juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyidikan kasus ini. Kejagung diminta untuk secara terbuka menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada publik, termasuk upaya pemulihan aset negara yang telah dikorupsi. "Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sangat bergantung pada kemampuan Kejagung dalam menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan," lanjutnya. Ia berharap agar seluruh pihak yang terlibat mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan efek jera. Bamsoet mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses penyidikan kasus ini dan memastikan Kejagung menjalankan tugasnya dengan profesional dan akuntabel.

Peran PPATK dalam Pengungkapan Kasus

Kerja sama dengan PPATK akan menjadi faktor penentu keberhasilan pengungkapan kasus korupsi Pertamina ini. PPATK memiliki akses dan kemampuan untuk melacak aliran dana yang kompleks dan terselubung. Dengan memanfaatkan keahlian PPATK, diharapkan Kejagung dapat mengungkap jaringan korupsi secara menyeluruh dan mengidentifikasi aset-aset yang telah diselewengkan. Hal ini akan membantu dalam proses pemulihan aset negara yang menjadi salah satu tujuan utama dalam penanganan kasus ini.

Keberhasilan pengungkapan kasus korupsi Pertamina ini akan menjadi tolok ukur bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar dan menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.