Isu mengenai potensi normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel kembali mencuat, dipicu oleh pemberitaan sebuah media Israel. Pemberitaan tersebut mengklaim adanya perundingan rahasia antara kedua negara terkait dukungan Israel terhadap keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dengan tegas membantah adanya perundingan semacam itu.

Melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada awak media pada hari Kamis (29/5/2025), Yusril menyatakan bahwa pertemuan yang diklaim dalam pemberitaan tersebut tidak pernah terjadi. Ia juga mengkritik penggunaan istilah 'normalisasi hubungan' oleh media Israel, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel. Yusril menjelaskan bahwa meskipun Israel pernah menawarkan dukungan untuk pencalonan Indonesia di OECD dengan imbalan pembukaan hubungan diplomatik, tawaran tersebut telah ditolak oleh pemerintah Indonesia.

Yusril menekankan bahwa keanggotaan dalam organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak mensyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota. Ia mencontohkan kehadirannya dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025, di mana ia menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Dalam sidang tersebut, menurut Yusril, tidak ada pembahasan mengenai isu yang diberitakan oleh media Israel.

Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa proses pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel. Ia juga menyoroti kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel. Menurut Yusril, posisi Indonesia jelas, Israel harus mengakui kemerdekaan Palestina terlebih dahulu sebelum Indonesia mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik. Pernyataan ini mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan Palestina dan menjadi dasar pertimbangan dalam menjalin hubungan dengan negara lain.