Pemerintah Perketat Pengawasan Kualitas Rumah Subsidi, Pengembang Nakal Terancam Blacklist

Mentri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini disampaikan menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar program pembangunan tiga juta rumah untuk MBR tidak hanya mengedepankan kuantitas, namun juga memastikan kualitas bangunan yang layak huni. Langkah tegas akan diambil terhadap pengembang yang terbukti melakukan penyimpangan dan mengabaikan standar kualitas dalam proyek rumah subsidi.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih ketat, pemerintah akan menerapkan sistem blacklist terhadap pengembang yang terbukti nakal. Pengembang yang masuk daftar hitam ini akan dilarang untuk terlibat dalam proyek pembangunan rumah subsidi di masa mendatang. Keputusan ini diambil sebagai respons atas temuan beberapa proyek perumahan subsidi yang kualitasnya di bawah standar. Meskipun dibanderol dengan harga terjangkau, rumah subsidi tetap harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi penghuninya. Pemerintah menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan berarti memberi toleransi terhadap pembangunan yang asal-asalan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas menjadi solusi untuk memastikan kualitas dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

"Kita ingin memastikan program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, bukan sekadar angka," ujar Menteri Sirait seusai melakukan peletakan batu pertama pembangunan Ayessa Presisi Residence di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa upaya peningkatan kualitas ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), dan bank-bank penyalur dana kredit perumahan subsidi. Proses audit yang dilakukan oleh BPK diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait kualitas pembangunan rumah subsidi yang telah dan sedang berjalan. Masukan dari Tapera dan bank penyalur juga akan digunakan untuk menyempurnakan mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas.

Langkah-langkah strategis yang sedang dilakukan pemerintah untuk menjamin kualitas rumah subsidi antara lain:

• Peningkatan pengawasan lapangan: Tim pengawas akan secara rutin melakukan inspeksi ke lokasi proyek untuk memastikan kepatuhan pengembang terhadap standar yang telah ditetapkan.
• Peningkatan transparansi: Informasi terkait proyek rumah subsidi akan dipublikasikan secara transparan agar masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan jika menemukan penyimpangan.
• Penguatan sanksi: Sanksi yang lebih tegas akan diberikan kepada pengembang yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin usaha dan masuknya ke dalam daftar hitam (blacklist).
• Kerjasama dengan berbagai pihak: Pemerintah akan meningkatkan kerjasama dengan BPK, Tapera, bank penyalur, dan asosiasi pengembang untuk memastikan terlaksananya program rumah subsidi yang berkualitas.

Target pembangunan rumah subsidi tahun ini mencapai 222.000 unit. Pemerintah optimistis, dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat ini, program rumah subsidi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan hunian yang layak bagi MBR di seluruh Indonesia. Meskipun ada beberapa kasus pengembang nakal, Menteri Sirait optimis bahwa masih banyak pengembang yang berkomitmen membangun rumah subsidi dengan kualitas baik. Ke depannya, pemerintah akan fokus pada pembinaan dan pemberdayaan pengembang untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.