Pengadilan AS Batalkan Kebijakan Tarif Impor Era Trump

Sebuah panel hakim Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat telah membatalkan sebagian besar kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Keputusan ini didasarkan pada temuan bahwa presiden telah melampaui batas kewenangannya dalam mengenakan tarif luas terhadap barang-barang yang diimpor dari mitra dagang Amerika Serikat.

Pengadilan memerintahkan pemerintahan Trump untuk segera menerbitkan perintah baru dalam waktu sepuluh hari yang mencerminkan penghentian permanen kebijakan tarif tersebut. Putusan ini memicu perdebatan dan pertanyaan tentang implikasinya terhadap strategi perdagangan AS di masa depan.

Dampak Putusan Terhadap Strategi Perdagangan AS

Jika putusan ini tetap berlaku, maka akan menjadi pukulan besar bagi strategi perdagangan era Trump yang mengandalkan tarif tinggi sebagai alat untuk memaksa konsesi dari negara-negara mitra dagang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian yang signifikan dalam berbagai negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung dengan Uni Eropa, Tiongkok, dan negara-negara lain di seluruh dunia.

Namun, beberapa analis berpendapat bahwa putusan ini mungkin tidak sepenuhnya membatasi kemampuan pemerintah AS untuk memberlakukan tarif di masa depan. Mereka mencatat bahwa putusan tersebut tidak menghalangi pengenaan tarif sektor-spesifik dan bahwa masih ada jalur hukum lain yang dapat ditempuh untuk memberlakukan tarif yang ditargetkan terhadap negara-negara tertentu.

Reaksi Pasar dan Para Pembuat Kebijakan

Keputusan pengadilan ini disambut dengan beragam reaksi dari pasar keuangan dan para pembuat kebijakan di seluruh dunia. Pasar saham global mengalami kenaikan, sementara nilai dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya. Para analis pasar berpendapat bahwa penghapusan tarif impor era Trump dapat mengurangi ketegangan perdagangan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Para pembuat kebijakan di Asia memberikan tanggapan yang hati-hati terhadap putusan tersebut. Menteri Ekonomi Jepang menyatakan bahwa pemerintahnya akan mempelajari rincian putusan tersebut, sementara Bank of Korea memperkirakan bahwa tarif efektif atas ekspor Korea Selatan ke AS akan mengalami penurunan. Menteri Keuangan Hong Kong mengatakan bahwa keputusan pengadilan tersebut setidaknya akan membuat Presiden Trump lebih masuk akal.

Dasar Hukum Putusan

Pengadilan Perdagangan Internasional menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan wewenang eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain. Pengadilan berpendapat bahwa wewenang ini tidak dapat digantikan oleh kekuasaan darurat presiden untuk melindungi ekonomi AS.

Panel tiga hakim dalam putusannya menjelaskan bahwa penggunaan tarif oleh presiden sebagai alat tawar-menawar tidak dilarang karena tidak bijaksana atau tidak efektif, tetapi karena undang-undang federal tidak mengizinkannya.

Banding Pemerintah AS

Beberapa saat setelah putusan tersebut dikeluarkan, pemerintahan Trump mengajukan banding dan mempertanyakan kewenangan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pertempuran hukum atas kebijakan tarif impor era Trump masih jauh dari selesai dan bahwa hasilnya akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap perdagangan global dan hubungan internasional.