Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, terjun langsung meninjau kondisi keluarga Herman, seorang pekerja bangunan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/05/2025). Tindakan ini merupakan realisasi komitmen pemerintah dalam memastikan program Sekolah Rakyat menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Herman, kepala keluarga dengan empat orang anak, harus berjuang dengan penghasilan di bawah satu juta rupiah per bulan. Bersama istrinya, Fitri, mereka tinggal di hunian sederhana yang berdiri di atas lahan milik pemerintah. Kondisi ini menarik perhatian khusus Mensos.

"Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi keluarga Pak Herman, seorang pekerja bangunan dengan empat anak, yang merupakan potret keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas dan menjadi prioritas dalam program Sekolah Rakyat," jelas Saifullah Yusuf.

Fokus utama kunjungan ini adalah Hepi, salah satu putri Herman yang baru saja menyelesaikan pendidikan dasar dan akan melanjutkan ke Sekolah Rakyat pada bulan Juli. Pemerintah akan melakukan asesmen lebih lanjut terhadap Hepi oleh pendamping dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Prioritas awal diberikan kepada Hepi, yang akan segera memasuki jenjang pendidikan menengah pertama. Sementara ketiga saudaranya akan melalui proses seleksi dan pendataan lebih lanjut. Keterbatasan kuota dan proses penyiapan fasilitas menjadi pertimbangan utama dalam menentukan waktu penerimaan mereka.

Lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf menekankan bahwa program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak-anak, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi orang tua. Pemerintah berencana memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi orang tua seperti Herman dan Fitri.

"Konsepnya adalah pendidikan bagi anak-anak, dan pemberdayaan bagi orang tua. Jika mereka memiliki keinginan untuk membuka usaha, kami akan memberikan pelatihan dan modal awal," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kondisi tempat tinggal keluarga peserta Sekolah Rakyat. Namun, dalam kasus keluarga Herman, relokasi menjadi opsi yang lebih realistis mengingat bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik Dinas Pekerjaan Umum. Kondisi rumah yang kurang layak huni juga menjadi pertimbangan utama.

"Dengan enam orang tinggal di rumah yang sempit ini, tentu sangat memprihatinkan. Karena status tanahnya bukan milik pribadi, relokasi menjadi solusi yang mungkin," ujar Mensos.

Meskipun antusiasme masyarakat terhadap program Sekolah Rakyat sangat tinggi, keterbatasan alokasi dan kapasitas menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah terus berupaya menyesuaikan fasilitas yang tersedia dengan jumlah pendaftar yang terus meningkat.

"Minat masyarakat sangat besar, namun karena alokasinya terbatas, belum semua dapat diterima. Kami terus menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada," jelasnya.

Saifullah Yusuf juga menyampaikan apresiasi atas pengertian dan dukungan penuh dari para orang tua terkait sistem asrama yang diterapkan di Sekolah Rakyat.

"Para orang tua sudah memahami dan menyetujui sistem asrama ini. Mereka tidak mengeluh, justru memberikan dukungan penuh," pungkasnya.

• Program pemberdayaan orang tua
• Bantuan modal usaha
• Relokasi tempat tinggal
• Sistem asrama Sekolah Rakyat