Dua Opsi Kurikulum dan Rekrutmen Guru Dicanangkan untuk Program Sekolah Rakyat

Pemerintah tengah mempersiapkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu dari desil 1-2. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, rencananya akan menyediakan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, implementasinya menghadapi tantangan dalam penyiapan kurikulum dan perekrutan tenaga pendidik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan dua opsi kurikulum untuk Sekolah Rakyat. Opsi pertama mengadopsi kurikulum internasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek), khususnya kurikulum yang diterapkan di sekolah unggulan Garuda. Kurikulum ini mengedepankan standar internasional dalam pembelajaran. Opsi kedua mempertahankan kurikulum nasional yang saat ini berlaku di sekolah-sekolah Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa pilihan kurikulum akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Sekolah Rakyat. Keputusan final mengenai kurikulum mana yang akan diterapkan masih dalam tahap pertimbangan.

Selain kurikulum, tantangan lain terletak pada penyediaan tenaga pendidik. Program Sekolah Rakyat diperkirakan membutuhkan sekitar 60.000 guru. Pemerintah tengah merumuskan skema perekrutan yang tepat, dengan mempertimbangkan dua kemungkinan: memanfaatkan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen tenaga pendidik baru. Menteri Mu'ti menyatakan bahwa proses ini akan memerlukan waktu dan perencanaan yang matang untuk memastikan kualitas dan kuantitas guru yang memadai.

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung program ini. Sebanyak 50 Sekolah Rakyat ditargetkan beroperasi pada tahun ini. Bangunan yang akan digunakan meliputi 40 sentra dan balai milik Kemensos yang tidak terpakai, serta fasilitas dari Universitas Brawijaya dan UNESA di Surabaya. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa penentuan jenjang pendidikan yang akan dibuka di setiap Sekolah Rakyat (SD, SMP, atau SMA) akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya masing-masing lokasi. Prioritas utama adalah memastikan tersedianya jenjang pendidikan lengkap dari SD hingga SMA di seluruh Sekolah Rakyat secara bertahap.

Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada penyelesaian tantangan dalam penyiapan kurikulum dan perekrutan guru yang memadai dan terdistribusi secara merata. Proses ini membutuhkan koordinasi yang intensif antar kementerian terkait dan stakeholder lainnya.

Catatan: Informasi mengenai detail kurikulum internasional dan skema perekrutan guru masih dalam tahap pengembangan dan akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah.