DPRD DKI Jakarta Apresiasi Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur, Soroti Percepatan Implementasi dan Isu Struktural
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P memberikan apresiasi terhadap program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Apresiasi ini disampaikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, yang mengakui adanya niat baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani isu-isu sosial yang krusial bagi masyarakat.
"Saya mengapresiasi niat baik Pemprov dalam menangani isu-isu sosial seperti Kampung Bayam, KJP terputus sebanyak 777.622 dan pemutihan ijazah. Ini langkah pro-rakyat," ujar Dwi Rio Sambodo.
Kendati demikian, Dwi Rio Sambodo menyoroti bahwa implementasi dari program-program tersebut masih belum sepenuhnya tuntas. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan pelaksanaan agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara luas. Dwi menekankan pentingnya bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa warga terdampak mendapatkan hak-hak mereka secara adil.
"Sisi implementasi masih banyak yang belum tuntas. Kami mendorong percepatan agar warga terdampak segera mendapatkan haknya secara adil," ungkapnya.
Lebih lanjut, Dwi Rio Sambodo juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih serius dalam menangani isu-isu struktural yang mendasar, seperti kemiskinan dan ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah di Jakarta. Ia berharap Pemprov tidak hanya fokus pada program-program populis jangka pendek, tetapi juga mulai membangun pondasi kebijakan yang berkelanjutan, berbasis data, dan keadilan sosial. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta.
"Saya berharap Pemprov tak hanya fokus pada program populis jangka pendek, tapi mulai membangun pondasi kebijakan berkelanjutan berbasis data dan keadilan sosial," jelasnya.
Selain itu, Dwi Rio Sambodo juga menyinggung pentingnya menjaga daya beli masyarakat, terutama di wilayah padat dan miskin, meskipun tingkat inflasi Jakarta saat ini lebih baik dibandingkan tingkat inflasi nasional. Ia menekankan bahwa tantangan menjaga daya beli harus menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengungkapkan bahwa satu dari 40 program unggulan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno belum terealisasi menjelang 100 hari masa kerja mereka. Program yang dimaksud adalah Jakarta Funding, yaitu pembentukan badan investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan Jakarta.
"Kalau kita sebutin 40 program kan terlalu panjang ya. Tapi intinya dari 40 program, mungkin hanya ada satu atau dua yang belum bisa direalisasikan dalam 100 hari. Contohnya Jakarta Funding," ujar Chico Hakim.
Chico Hakim menjelaskan bahwa diperlukan dasar hukum dan peraturan yang kuat untuk membentuk entitas investasi di bawah Pemprov Jakarta. Hal inilah yang menjadi penghambat utama dalam realisasi program tersebut. Meskipun demikian, Chico Hakim menyebutkan bahwa sejumlah program lain telah berjalan, seperti pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), pembangunan rumah susun, pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), dan penggratisan 15 golongan pengguna Transjabodetabek. Program lainnya, seperti perpanjangan jam operasional sejumlah taman kota, juga disebut telah terealisasi, termasuk Tebet Eco Park yang kini beroperasi hingga pukul 22.00, serta lima taman lainnya, termasuk Taman Ayodhya dan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang kini buka 24 jam.