Ketegangan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat menjelang pelaksanaan Muktamar. Ahmad Rifa'i, Ketua DPC PPP Jakarta Timur, melontarkan kritikan pedas terhadap Romahurmuziy (Rommy), Ketua Majelis Pertimbangan PPP, atas tindakannya yang dinilai mengganggu stabilitas partai.

Rifa'i menyerukan agar Rommy melakukan taubat nasuha dan berhenti mencampuri urusan partai. Ia menilai tindakan Rommy justru menjadi beban bagi PPP dan menghambat upaya kader untuk memulihkan kejayaan partai. Rifa'i juga menyinggung isu yang beredar mengenai Rommy yang disebut-sebut menjajakan posisi ketua umum partai kepada pihak eksternal.

"Seharusnya Rommy bertaubat dan tidak menjadi sumber masalah bagi PPP. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan partai," tegas Rifa'i dalam pernyataan tertulisnya.

Kritik keras Rifa'i ini dipicu oleh munculnya nama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman sebagai salah satu kandidat ketua umum PPP. Rifa'i merasa malu mendengar kabar bahwa PPP diperdagangkan oleh Rommy, seolah-olah partai warisan ulama ini hanya menjadi komoditas yang diobral.

Ia juga mengenang peristiwa Pemilu 2019, ketika Rommy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap jual beli jabatan. Penangkapan tersebut, menurut Rifa'i, menjadi pukulan telak bagi PPP, khususnya di Jakarta Timur. Akibatnya, perolehan kursi DPRD dan DPR RI di wilayah tersebut merosot tajam.

"Saat kami berjuang keras meraih suara, tiba-tiba muncul berita Rommy ditangkap KPK. Semua perjuangan kami menjadi sia-sia," ujarnya dengan nada kecewa.

Ia menjelaskan bahwa kejadian tersebut menjadi titik awal keterpurukan PPP. Perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta menurun drastis, dan kursi DPR RI dari dapil Jakarta Timur hilang sepenuhnya.

Rifa'i menyayangkan sikap Rommy yang dinilai tidak belajar dari pengalaman. Setelah bebas dari penjara, Rommy justru kembali membuat gaduh dengan isu penjualan jabatan ketua umum.

"Belum hilang trauma kami, sekarang muncul lagi isu ini. Bukannya mengakui kesalahan, malah menjajakan PPP," imbuhnya.

Isu mengenai pencalonan Amran Sulaiman sebagai ketua umum PPP juga menyeret nama pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Namun, Rommy telah membantah keterlibatan Haji Isam dalam pencalonan Amran.

Rommy menegaskan bahwa PPP memilih Amran karena kemampuan dan ketokohannya, bukan karena kedekatannya dengan Haji Isam. Nama Amran semakin santer dibicarakan setelah ia melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan Ahmad Rifa'i:

• Rommy seharusnya bertaubat dan tidak mengganggu PPP.
• Rommy dinilai memperdagangkan jabatan ketua umum PPP.
• Penangkapan Rommy pada Pemilu 2019 menghancurkan perolehan suara PPP di Jakarta Timur.
• Rifa'i menyayangkan kemunculan kembali Rommy setelah bebas dari penjara.
• Rifa'i mengkritik isu pencalonan Amran Sulaiman sebagai ketua umum PPP.

Kritik keras dari Ketua DPC PPP Jakarta Timur ini semakin memperpanas suasana internal partai menjelang Muktamar. Belum diketahui bagaimana respons dari pihak Rommy atas tudingan yang dilontarkan oleh Rifa'i. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi PPP dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi Pemilu mendatang.