Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi dinamika internal yang kompleks terkait dengan pemilihan ketua umum. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menekankan pentingnya mencapai kesepakatan internal sebelum mempertimbangkan figur eksternal, termasuk mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk posisi tersebut.

Adi Prayitno menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat di dalam PPP mengenai kriteria calon ketua umum. Sebagian pihak berpandangan bahwa yang terpenting adalah kemampuan membawa partai kembali ke parlemen, sementara yang lain berpegang pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengharuskan calon ketua umum minimal satu tahun menjadi pengurus partai. Ketidakjelasan mengenai apakah PPP boleh mencalonkan non-kader sebagai ketua umum menjadi isu krusial yang perlu diselesaikan.

Jika perdebatan internal ini dapat diselesaikan, PPP baru dapat secara serius mempertimbangkan nama-nama eksternal yang potensial, termasuk Jokowi. Adi Prayitno menilai bahwa keinginan PPP untuk melirik Jokowi sebagai calon ketua umum dapat dipahami, mengingat nama besar Jokowi diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas partai dan membantu lolos ke parlemen pada Pemilu 2029. PPP tentu tengah mencari figur yang bisa menjadi daya dorong elektoral partai, salah satunya melalui Jokowi yang bukan kader PPP.

Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, sebelumnya juga menyatakan bahwa Jokowi dapat menjadi sosok yang tepat untuk memimpin PPP kembali ke DPR pada 2029. Pengalaman Jokowi di bidang politik dan pemerintahan dianggap sebagai modal berharga untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Irfan Pulungan juga melihat Jokowi sebagai sosok yang memahami sejarah dan perkembangan PPP.

Irfan Pulungan menekankan bahwa PPP membutuhkan pembenahan dan transformasi, dan Jokowi dianggap sebagai figur yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Menurutnya, pengalaman politik dan pemerintahan Jokowi akan sangat bermanfaat bagi PPP.

Namun, Adi Prayitno mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi. Meskipun PPP membuka pintu bagi Jokowi, kesediaan mantan presiden tersebut untuk menerima tawaran tersebut menjadi faktor penentu.

PPP sendiri mengalami pukulan besar dalam Pemilu 2024, gagal meraih kursi di DPR untuk pertama kalinya sejak 1977. Dengan perolehan 5.878.777 suara atau 3,87 persen, PPP tidak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.