Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara tegas menolak tawaran untuk menduduki kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Penolakan ini didasari pertimbangan atas besarnya tanggung jawab yang diemban sebagai Menteri Sosial, sehingga ia merasa tidak mampu untuk merangkap jabatan strategis di partai politik.

"Tanggung jawab sebagai Mensos sangat besar, sehingga saya merasa tidak sanggup mengemban amanah tambahan sebagai ketua umum PPP," ujar Saifullah Yusuf di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/05/2025). Ia menambahkan, terdapat banyak tokoh lain yang dinilai lebih kompeten dan memiliki waktu yang cukup untuk memimpin PPP ke depan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP, Romahurmuziy, sempat mengungkapkan beberapa nama tokoh eksternal yang masuk dalam radar bursa calon ketua umum. Nama-nama tersebut antara lain mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan termasuk Saifullah Yusuf sendiri.

Romahurmuziy bahkan mengaku pernah melakukan pendekatan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk mempertimbangkan posisi ketua umum PPP. Selain itu, ia juga mengklaim telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait potensi Andi Amran Sulaiman untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut.

Romahurmuziy menekankan perlunya sosok pemimpin yang memiliki kekuatan dan kemampuan luar biasa untuk membawa PPP kembali ke parlemen. Pasalnya, sejak tahun 1998, belum ada satu pun partai politik yang gagal lolos ke Senayan mampu bangkit kembali. Upaya untuk mengembalikan PPP ke Senayan dinilai membutuhkan usaha yang sangat besar dan kepemimpinan yang kuat.