Pemerintah Alokasikan Rp 100 Miliar per Sekolah untuk Program Sekolah Rakyat

Pemerintah Republik Indonesia telah mengalokasikan dana signifikan untuk menunjang operasional program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan yang menyasar masyarakat kurang mampu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk setiap Sekolah Rakyat mencapai rata-rata Rp 100 miliar. Besaran anggaran ini, menurutnya, bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap lokasi sekolah. Hal tersebut disampaikan beliau saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin, 10 Maret 2025.

Penggunaan anggaran tersebut tidak hanya mencakup operasional sekolah, tetapi juga mencakup renovasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah memanfaatkan aset-aset negara yang belum terpakai untuk menunjang pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang sebelumnya tidak termanfaatkan akan direvitalisasi menjadi fasilitas pendidikan. Selain itu, dua universitas ternama, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), juga telah menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam program ini dengan menyediakan beberapa aset bangunan mereka.

Program Sekolah Rakyat ini menargetkan masyarakat miskin pada desil 1 hingga desil 2. Calon siswa dari kelompok masyarakat tersebut akan mengikuti seleksi akademik untuk memastikan penerimaan siswa yang layak. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menambahkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 50 Sekolah Rakyat telah siap beroperasi pada tahun ajaran 2025. Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menyediakan pendidikan lengkap dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun demikian, pengembangan program ini akan dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di setiap lokasi.

Muhaimin Iskandar juga menambahkan bahwa pendaftaran siswa baru untuk Sekolah Rakyat telah dimulai pada tahun ajaran 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa jumlah Sekolah Rakyat yang akan beroperasi berpotensi bertambah seiring berjalannya program dan ketersediaan sumber daya. Kementerian Sosial akan merilis informasi lebih lanjut mengenai lokasi-lokasi Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi.

Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Alokasi dana yang besar menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas di seluruh penjuru negeri. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Catatan: Informasi mengenai jumlah Sekolah Rakyat dan lokasi yang tepat dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Sosial.