Skandal Meteran Listrik Prabayar di Inggris: Ribuan Pelanggan Terima Kompensasi Jutaan Rupiah Akibat Pemasangan Paksa

Gelombang protes dan kemarahan melanda Inggris menyusul terungkapnya praktik pemasangan meteran listrik prabayar secara paksa oleh sejumlah perusahaan energi. Akibatnya, sekitar 40.000 pelanggan akan menerima kompensasi dengan nilai yang bervariasi, mencapai hingga 1.000 poundsterling atau setara dengan Rp 22 juta.

Praktik Pemasangan Meteran yang Meresahkan

Investigasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk regulator energi Ofgem dan media seperti BBC dan The Times, mengungkap bahwa delapan perusahaan energi terkemuka di Inggris terlibat dalam praktik yang tidak etis ini. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah:

• ScottishPower
• EDF
• E.ON
• Octopus
• Utility Warehouse
• Good Energy
• TruEnergy
• Ecotricity

Mereka dituduh mengganti meteran listrik pelanggan dengan meteran prabayar tanpa mendapatkan persetujuan yang sah. Lebih parahnya lagi, praktik ini menyasar kelompok masyarakat yang rentan, seperti individu dengan masalah kesehatan mental dan keluarga yang memiliki anak kecil. Tindakan ini jelas melanggar standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Ofgem.

Kompensasi untuk Pelanggan yang Dirugikan

Menanggapi temuan ini, Ofgem memerintahkan perusahaan-perusahaan energi terkait untuk memberikan kompensasi kepada para pelanggan yang terkena dampak. Bentuk kompensasi yang diberikan bervariasi, termasuk penghapusan utang dan pembayaran tunai. Nilai pembayaran tunai berkisar antara 40 poundsterling (sekitar Rp 880.000) hingga 500 poundsterling (sekitar Rp 11 juta), tergantung pada tingkat pelanggaran yang dialami oleh masing-masing pelanggan. Bahkan, bagi kasus-kasus pemasangan yang dianggap paling tidak pantas, pelanggan berhak menerima kompensasi hingga mencapai 1.000 poundsterling.

Ofgem memastikan bahwa pelanggan yang memenuhi syarat untuk menerima kompensasi tidak perlu mengajukan klaim secara manual. Kompensasi akan langsung ditransfer ke rekening bank masing-masing pelanggan.

Akar Permasalahan: Krisis Energi dan Utang Pelanggan

Skandal ini mencuat ke permukaan pada tahun 2023, ketika Inggris menghadapi lonjakan harga energi yang signifikan akibat konflik di Ukraina. Dalam situasi yang sulit ini, sejumlah perusahaan energi mengambil jalan pintas dengan memindahkan pelanggan yang kesulitan membayar tagihan ke sistem prabayar. Mereka melakukan perubahan pengaturan dari jarak jauh pada meteran pintar atau bahkan mendatangi rumah pelanggan untuk mengganti meteran secara langsung.

Praktik ini dilakukan meskipun Ofgem telah menetapkan batasan dan prosedur yang ketat terkait pemasangan meteran prabayar secara paksa. Peninjauan yang dilakukan oleh Ofgem selama satu tahun (Januari 2022 - Januari 2023) menunjukkan bahwa banyak perusahaan energi gagal memperlakukan pelanggan dengan adil dan layak.

Pembelaan Perusahaan Energi dan Reaksi Pemerintah

Meskipun bekerja sama dengan Ofgem dalam penyelidikan, perusahaan-perusahaan energi membela tindakan mereka. Mereka berdalih bahwa pemasangan paksa meteran prabayar hanya dilakukan sebagai upaya terakhir, ketika upaya lain untuk mengatasi utang pelanggan tidak berhasil.

Namun, Menteri Energi Inggris, Ed Miliband, mengecam praktik pemasangan paksa meteran prabayar sebagai sebuah "skandal" dan menyambut baik langkah pemberian kompensasi kepada para pelanggan. Ia mengungkapkan bahwa total nilai kompensasi yang akan dibayarkan mencapai 18,6 juta poundsterling atau sekitar Rp 408 miliar. Pemerintah Inggris juga berjanji untuk melakukan reformasi pasar energi dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.

Skandal ini memicu perdebatan sengit tentang etika bisnis perusahaan energi dan perlindungan hak-hak konsumen di Inggris. Insiden ini menjadi pengingat penting bagi regulator dan pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan energi beroperasi secara bertanggung jawab dan tidak mengeksploitasi pelanggan yang rentan, terutama di tengah krisis energi global.