Rencana pemerintah untuk mewajibkan asuransi Third Party Liability (TPL) bagi kendaraan bermotor di Indonesia, yang semula dijadwalkan pada tahun 2025, masih belum menemui titik terang. Kebijakan ini, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang telah disahkan pada Januari 2023, diharapkan dapat memberikan perlindungan finansial bagi pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Asuransi TPL dirancang untuk menanggung kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pemegang polis. Kerugian ini dapat berupa kerusakan kendaraan, fasilitas umum, atau bahkan cedera fisik. Dengan adanya asuransi TPL, korban kecelakaan diharapkan dapat memperoleh ganti rugi yang layak, sehingga meringankan beban finansial yang mereka tanggung.

Namun, hingga pertengahan tahun 2024, belum ada kejelasan mengenai kapan peraturan ini akan benar-benar diberlakukan. Wisnu Kusumawardhana, Marketing Retail and Digital Business Director Asuransi Astra, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada informasi terbaru terkait implementasi asuransi TPL. Menurutnya, rencana tersebut masih berupa undang-undang dan belum ada peraturan pemerintah maupun peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku industri asuransi dan masyarakat luas.

Meski demikian, beberapa perusahaan asuransi telah menawarkan produk serupa dengan asuransi TPL, yang dikenal dengan istilah Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH III). Produk ini biasanya merupakan perluasan dari asuransi kendaraan bermotor standar, yang memberikan perlindungan tambahan bagi pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait asuransi TPL:

• Definisi: Asuransi TPL (Third Party Liability) adalah asuransi yang memberikan perlindungan atas tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat kecelakaan kendaraan bermotor.
• Manfaat: Menanggung kerugian material yang dialami pihak ketiga, seperti kerusakan kendaraan atau fasilitas umum, serta memberikan santunan atas cedera fisik.
• Status Implementasi: Belum ada peraturan pemerintah atau OJK yang mengatur pelaksanaan asuransi TPL di Indonesia.
• Alternatif: Beberapa perusahaan asuransi menawarkan produk serupa, seperti Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH III).
• UU PPSK: Kebijakan asuransi TPL merupakan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Masyarakat dan pelaku industri asuransi masih menunggu kejelasan lebih lanjut dari pemerintah dan OJK mengenai implementasi asuransi TPL. Kehadiran regulasi yang jelas dan komprehensif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong peningkatan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia.