Proyek pusat kuliner Stasiun Lambuang di Bukittinggi, Sumatera Barat, yang diharapkan menjadi ikon baru, kini harus berakhir dengan kenyataan pahit. Meskipun sempat diresmikan dengan meriah oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Maret 2024, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat minim, hanya mencapai sekitar Rp 2,5 juta sejak tahun 2022. Kegagalan ini memicu pertanyaan besar tentang efektivitas investasi daerah dan perencanaan proyek.

Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengungkapkan bahwa lahan Stasiun Lambuang dipinjam dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak 2022. Pemerintah Kota Bukittinggi kemudian membangun gedung di atas lahan tersebut, dengan total anggaran yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp 24,5 miliar, termasuk biaya sewa lahan dan operasional. Angka ini sangat kontras dengan PAD yang dihasilkan, yang bahkan tidak mampu menutupi sebagian kecil dari investasi.

Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengambil langkah berat, yaitu tidak memperpanjang kontrak sewa lahan Stasiun Lambuang. Keputusan ini didukung oleh DPRD Bukittinggi, yang menilai bahwa keberadaan pusat kuliner tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan justru membebani keuangan daerah. Pj Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, Al Amin, menjelaskan bahwa biaya sewa lahan mencapai Rp 2,3 miliar per tahun, sementara pemasukan dari retribusi pedagang sangat kecil. Selain itu, kondisi Stasiun Lambuang yang semakin sepi menimbulkan kekhawatiran akan potensi tindak kriminal, sehingga pengembalian lahan ke PT KAI dianggap sebagai solusi terbaik.

Berikut rincian anggaran yang dikeluarkan untuk Stasiun Lambuang:

• Pembangunan Gedung: Rp 17 Miliar
• Biaya Sewa Lahan dan Operasional: Rp 7,5 Miliar
• Total Anggaran: Rp 24,5 Miliar

Dengan berakhirnya proyek Stasiun Lambuang, Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat mengevaluasi secara menyeluruh proses perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek daerah. Penting untuk memastikan bahwa setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah.