Unjuk rasa yang dilakukan oleh para pendukung mantan Presiden Bolivia, Evo Morales, berujung ricuh di Bolivia. Aksi demonstrasi ini dipicu oleh ketidakpuasan atas larangan Morales untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan umum mendatang. Insiden bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian mengakibatkan sejumlah orang ditangkap dan beberapa petugas terluka.

Demonstran yang berjumlah besar turun ke jalanan dengan tuntutan agar Evo Morales diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada bulan Agustus. Mereka mendesak otoritas pemilu untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang melarang Morales, meskipun putusan pengadilan telah dikeluarkan dan batas waktu pendaftaran kandidat telah lewat pada 19 Mei. Aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan damai berubah menjadi anarkis ketika sebagian demonstran mulai melemparkan batu dan petasan ke arah petugas kepolisian. Aparat keamanan merespons dengan melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa.

Kepala Kepolisian Bolivia, Roger Montano, mengonfirmasi bahwa sebanyak 20 orang telah ditangkap terkait insiden tersebut. Selain itu, tiga petugas kepolisian dilaporkan mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Ketegangan memuncak setelah seorang perwakilan dari Partai Aksi Nasional Bolivia (Pan-Bol), yang mendukung pencalonan Morales, dihalangi untuk memasuki Mahkamah Pemilihan Umum. Perwakilan partai tersebut bermaksud menyerahkan daftar kandidat partai, namun tidak diizinkan masuk.

Pihak berwenang menyatakan bahwa Pan-Bol gagal mendaftarkan pencalonan Evo Morales tepat waktu melalui platform digital yang telah ditentukan. Meskipun partai tersebut mengklaim telah mengirimkan aplikasi sebelum batas waktu melalui email, Mahkamah Pemilihan Umum tidak menganggap pengajuan tersebut sah. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi seputar pencalonan Evo Morales.

Evo Morales, yang merupakan salah satu pemimpin terlama di Amerika Latin, memerintah Bolivia selama tiga periode sebelum mengundurkan diri pada tahun 2019. Pengunduran dirinya terjadi di tengah tekanan politik setelah ia berupaya memperpanjang masa jabatannya selama 13 tahun. Morales dilarang mencalonkan diri kembali setelah Mahkamah Konstitusi Bolivia pada tahun 2023 menegaskan batasan konstitusional yang membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode. Sebelumnya, Morales sempat menghindari batasan ini, namun upaya tersebut akhirnya digagalkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam menyikapi situasi politik di Bolivia:

• Larangan pencalonan Evo Morales memicu demonstrasi besar-besaran.
• Bentrokan antara demonstran dan polisi mengakibatkan penangkapan dan korban luka.
• Partai pendukung Morales mengklaim telah mengajukan pendaftaran tepat waktu, namun ditolak.
• Morales dilarang mencalonkan diri karena batasan konstitusional masa jabatan presiden.
• Situasi politik di Bolivia tetap tegang menjelang pemilihan umum yang akan datang.