Kepemilikan rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi pilihan populer, namun seringkali diiringi kekhawatiran akan potensi masalah seperti perubahan suku bunga tak terduga, penyalahgunaan data, dan ketidaksesuaian produk.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai pelindung hak-hak konsumen di sektor keuangan, termasuk para debitur KPR. Melalui serangkaian regulasi, OJK berupaya menciptakan ekosistem KPR yang aman, transparan, dan adil.

Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023: Payung Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen KPR diperkuat dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. POJK ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang bertujuan meningkatkan fungsi OJK dalam melindungi konsumen, mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan, serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

POJK 22/2023 mengatur berbagai aspek penting, antara lain:

• Perlindungan data dan informasi konsumen
• Standar produk dan layanan KPR
• Mekanisme penyelesaian sengketa

Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke OJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Transparansi Suku Bunga dengan POJK Nomor 13 Tahun 2024

OJK juga meningkatkan transparansi suku bunga KPR melalui POJK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi bank umum konvensional. POJK ini mengatur SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan biaya dana, biaya operasional, dan margin keuntungan bank.

Dengan adanya SBDK, konsumen memiliki acuan yang lebih jelas dalam memahami suku bunga KPR yang ditawarkan. Bank juga diwajibkan memberikan pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi flat ke efektif dalam offering letter, serta mengumumkan perubahan SBDK kepada publik.

Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB)

OJK juga melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup strategi bank dalam menyalurkan kredit, termasuk KPR. Pengawas OJK akan memantau laporan realisasi RBB secara kuartalan untuk memastikan strategi dan rencana bank diimplementasikan dengan akurat.

Dengan serangkaian regulasi ini, OJK berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor properti, sekaligus melindungi hak-hak konsumen KPR. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan KPR dengan lebih aman dan percaya diri untuk mewujudkan impian memiliki rumah.

OJK terus mendorong perbankan untuk mendukung program KPR dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, sehingga KPR dapat menjadi solusi pembiayaan rumah yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak.