Pemerintah Kota Depok mengambil sikap tegas dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Komitmen untuk mewujudkan SPMB yang bersih dan adil diwujudkan dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang terbukti melakukan kecurangan. Bentuk kecurangan yang menjadi perhatian utama adalah praktik jual beli kursi, manipulasi data, dan pemberian gratifikasi yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas sistem pendidikan.

Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan peringatan keras ini dalam pertemuan penting yang dihadiri oleh perwakilan dari 206 Sekolah Dasar Negeri dan 34 Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Depok. Pertemuan yang berlangsung di Aula Perpustakaan Kota Depok pada hari Jumat (30/5/2025) tersebut menjadi momentum bagi para tenaga pendidik dan operator sekolah untuk menandatangani komitmen bersama. Penandatanganan ini merupakan wujud tanggung jawab dan kesiapan mereka dalam menjalankan SPMB secara profesional dan transparan.

"Pemerintah Kota Depok berkomitmen penuh untuk memastikan tidak ada praktik titip-menitip dalam SPMB. Kami tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kecurangan," tegas Chandra Rahmansyah, seperti dikutip dari pernyataan resmi Pemkot Depok. Beliau menambahkan bahwa segala bentuk pelanggaran, termasuk manipulasi data, pemberian gratifikasi, dan segala bentuk intervensi yang dapat merusak sistem, akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemkot Depok tidak akan segan-segan menjerat para pelaku kecurangan dengan sanksi pidana. Instruksi yang jelas dari Wali Kota Depok adalah menciptakan sistem yang bersih dari segala bentuk kecurangan. Pengumpulan seluruh tenaga pendidik dan operator sekolah bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman dan tindakan sesuai dengan instruksi pimpinan.

Untuk memperkuat integritas pelaksanaan SPMB, Pemkot Depok akan memberlakukan perjanjian komitmen tertulis bagi seluruh pelaksana. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan yang ketat, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi para pelaksana yang menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Chandra Rahmansyah juga menekankan bahwa pelaksanaan SPMB bukan sekadar kegiatan administratif rutin. Lebih dari itu, ini adalah amanah moral dan spiritual yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. "Ini adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, bangsa, dan rakyat Indonesia. Ini adalah ladang amal kita," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Tatik Wijayati, menambahkan bahwa komitmen bersama ini merupakan langkah awal yang krusial dalam memastikan kelancaran pelaksanaan SPMB. "Dengan adanya dasar hukum dan komitmen yang kuat, para pelaksana di lapangan akan memiliki pijakan yang kokoh untuk bekerja tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun," jelasnya.

Pelaksanaan SPMB 2025 di Kota Depok dijadwalkan akan dimulai pada hari Senin, 2 Juni 2025. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas demi mewujudkan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan profesional bagi masa depan generasi muda Depok.

Berikut adalah poin penting yang ditekankan dalam persiapan SPMB 2025 di Depok:

• Komitmen Anti Kecurangan: Pemerintah Kota Depok menegaskan tidak akan mentolerir praktik jual beli kursi, manipulasi data, dan gratifikasi.
• Sanksi Pidana: Pelanggar akan dijerat dengan sanksi pidana.
• Perjanjian Komitmen: Pelaksana SPMB akan diikat dengan perjanjian komitmen tertulis.
• Tanggung Jawab Moral: Pelaksanaan SPMB dipandang sebagai amanah moral dan spiritual.
• Integritas Pelaksana: Seluruh pihak diminta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas.