Bencana Banjir Putus Akses Jalan Nasional Jambi-Sumbar; Jalur Alternatif Dibuka

Hujan deras yang mengguyur wilayah Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Jambi, pada Minggu (2 Maret 2025) mengakibatkan bencana alam yang signifikan. Debit air sungai yang meluap secara drastis telah memutus akses jalan utama penghubung Provinsi Jambi dan Sumatera Barat. Kerusakan jalan, dengan lebar lebih dari dua meter, mengakibatkan terhentinya total arus lalu lintas di jalur vital tersebut. Kondisi ini menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian dan mobilitas masyarakat di kedua provinsi.

Sebagai respon cepat terhadap krisis ini, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bungo segera berkoordinasi untuk membuka jalur-jalur alternatif dan menangani kerusakan infrastruktur. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir dampak ekonomi dan sosial akibat terputusnya akses jalan nasional. Kepala Bidang Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto, memastikan sosialisasi jalur alternatif telah dilakukan secara intensif kepada masyarakat dan pengguna jalan untuk mencegah kemacetan dan kelumpuhan distribusi logistik.

Berikut jalur alternatif yang telah disiapkan:

• Kendaraan roda dua dan empat (dari Jambi dan Tebo): Rute pengalihan melalui Rimbo Bujang menuju Simpang Lopon, selanjutnya melintasi Kecamatan Tujuh Koto hingga Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya.
• Kendaraan roda dua dan empat (dari Merangin, Sarolangun, Sumsel, dan Bengkulu): Lewati Kota Bungo menuju Simpang Somel, belok kanan menuju Rimbo Bujang dan Simpang Lopon, lalu belok kiri menuju Kecamatan Tujuh Koto hingga Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya.
• Jalur alternatif kedua (roda dua dan empat): Via Jujuhan menuju Rantau Ikil, belok kanan menuju Desa Pulau Batu, Kecamatan Jujuhan Ilir, hingga Kotobaru, Kabupaten Dharmasraya.
• Kendaraan roda enam ke atas: Diarahkan melalui jalur Kerinci menuju Kabupaten Solok Selatan.

Kepala BPBD Kesbangpol Bungo, Zainadi, melaporkan bahwa upaya penanganan darurat telah dilakukan, termasuk pemasangan garis pembatas untuk mengarahkan kendaraan ke jalur alternatif. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah dilakukan untuk penanganan permanen kerusakan jalan. Saat ini, tim terkait masih terus berupaya mengatasi kerusakan jalan dan memantau situasi di jalur alternatif untuk memastikan kelancaran lalu lintas.

Situasi darurat ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, khususnya di wilayah yang rentan terhadap banjir. Perbaikan infrastruktur jalan yang cepat dan efektif menjadi prioritas utama untuk memulihkan akses transportasi dan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Langkah-langkah antisipasi dan mitigasi bencana perlu diperkuat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang dan meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat.