Hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meraih tingkat kepuasan publik tertinggi dibandingkan dengan gubernur lainnya di Pulau Jawa. Angka yang fantastis, mencapai 94,7%, menempatkan Dedi Mulyadi jauh di atas para pesaingnya.

Survei ini mengukur kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur di berbagai provinsi di Jawa. Hasilnya menunjukkan perbedaan signifikan antara Jawa Barat dan provinsi lainnya. Gubernur Banten hanya meraih 50,8%, diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta dengan 60,0%, Gubernur Jawa Tengah 62,5%, Gubernur Jawa Timur 75,3%, dan Gubernur DIY 83,8%.

Keunggulan Dedi Mulyadi tidak hanya terletak pada tingginya angka kepuasan secara keseluruhan, tetapi juga pada proporsi responden yang menyatakan "sangat puas". Temuan ini cukup menarik, mengingat biasanya kategori "cukup puas" lebih mendominasi dalam survei serupa. Tingginya tingkat kepuasan yang mendalam ini mengingatkan pada fenomena serupa yang pernah terjadi pada Presiden Jokowi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia menekankan bahwa kepuasan publik terhadap seorang pemimpin tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja teknokratik semata. Faktor emosional juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Survei ini juga menggali lebih dalam mengenai bidang-bidang kebijakan yang dianggap memuaskan atau belum memuaskan oleh masyarakat, serta kebijakan-kebijakan menonjol yang diasosiasikan dengan masing-masing gubernur.

Beberapa kebijakan yang disoroti dari kepemimpinan Dedi Mulyadi antara lain larangan study tour, pembatasan penggunaan sepeda motor dan telepon seluler di sekolah, serta program pendidikan anak berperilaku khusus di lingkungan militer. Kebijakan pendidikan di barak militer, khususnya, mendapatkan dukungan kuat dari responden, dengan lebih dari 90% menyatakan setuju dengan pendekatan pendisiplinan tersebut.

Survei ini melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Pulau Jawa dan memiliki hak pilih. Metode pengambilan sampel menggunakan multi stage random sampling, dengan wawancara tatap muka sebagai teknik pengumpulan data. Jumlah responden bervariasi di setiap provinsi, dengan 500 responden di DKI Jakarta, 600 responden di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta 400 responden di DIY dan Banten.

Selain dikenal atas hasil survei yang memuaskan, Dedi Mulyadi juga dikenal dengan berbagai julukan yang melekat padanya, seperti "Gubernur Konten", "Gubernur Lambe Turah", hingga "Raja Sunda". Julukan "Gubernur Konten" muncul karena keaktifannya dalam membagikan berbagai aktivitasnya di media sosial. Dedi sendiri berpendapat bahwa konten-konten tersebut justru membantu menekan anggaran iklan pemerintah provinsi.

Julukan "Gubernur Lambe Turah" juga pernah disematkan kepadanya oleh seorang anggota DPR RI. Dedi menanggapi julukan tersebut dengan santai dan bahkan berterima kasih atas gelar yang diberikan. Terkait julukan "Raja Sunda", Dedi menegaskan bahwa ia tidak pernah meminta atau mendorong penggunaan julukan tersebut. Namun, ia tidak menampik bahwa dirinya memang konsisten dalam mempromosikan nilai-nilai budaya Sunda dalam kepemimpinannya.

Ia mengadopsi prinsip-prinsip kepemimpinan Sunda kuno, seperti "silih asah, silih asih, silih asuh," yang menekankan pembelajaran bersama, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Ketika dimintai tanggapannya mengenai julukan "Raja Sunda" dan hasil survei Indikator Indonesia, Dedi hanya tertawa dan berkelakar, "Ya, Raja yang dipilih secara demokratis." Ia mengaku tidak terlalu memusingkan berbagai julukan yang disematkan kepadanya dan lebih fokus untuk mengabdi dan melayani masyarakat Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengapresiasi hasil survei yang menempatkan dirinya pada posisi teratas dalam tingkat kepuasan publik. Ia menjadikan hasil tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja kepemimpinannya di Jawa Barat.