Pemerintah Kabupaten Purwakarta secara resmi memberlakukan jam malam bagi seluruh pelajar, mulai dari tingkat PAUD hingga SMP sederajat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4/916-Disdik/2025 yang ditandatangani oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein. Langkah ini diambil sebagai respons atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK tertanggal 23 Mei 2025, yang bertujuan untuk menciptakan "Generasi Panca Waluya Jawa Barat Istimewa". Generasi yang diharapkan memiliki lima karakter utama: sehat (cageur), baik (bageur), benar (bener), cerdas (pinter), dan tangguh (singer).

Aturan jam malam ini melarang pelajar berada di luar rumah antara pukul 21.00 WIB hingga 04.00 WIB. Bupati Saepul Bahri Binzein menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung proses pendidikan yang optimal bagi para siswa. Pemerintah daerah berharap aturan ini dapat melindungi generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan di malam hari, sekaligus mendorong mereka untuk lebih fokus pada kegiatan positif dan pengembangan diri.

Meski demikian, implementasi jam malam ini juga mempertimbangkan fleksibilitas dengan memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Pelajar tetap diperbolehkan beraktivitas di luar rumah pada jam-jam tersebut jika:

• Mengikuti kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan.
• Terlibat dalam acara keagamaan atau sosial yang telah mendapatkan izin dan sepengetahuan dari orang tua atau wali.
• Menghadapi kondisi darurat atau bencana.
• Sedang berada di luar rumah bersama orang tua atau wali.

Pengecualian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan mereka tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan positif yang membangun karakter dan kemampuan mereka. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh siswa yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.

Untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menginstruksikan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk sekolah, camat, lurah, kepala desa, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setiap kepala desa dan lurah diinstruksikan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus yang bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran jam malam. Dengan adanya Satgas ini, diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara lebih ketat dan efektif, sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai secara optimal. Bupati Saepul Bahri Binzein berharap bahwa dengan adanya kebijakan ini, Kabupaten Purwakarta dapat mewujudkan generasi muda yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.