Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang meminta pemerintah untuk menjamin pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, tanpa biaya. Putusan ini memicu diskusi mengenai kelayakan dan tantangan implementasi pendidikan dasar gratis secara menyeluruh di Indonesia.

Andhyka Muttaqin, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, menjelaskan bahwa putusan MK ini adalah perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31. Ia menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah menuju tujuan ini melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah negeri. Namun, dana BOS seringkali belum mencukupi kebutuhan operasional sekolah, sehingga banyak sekolah masih memungut sumbangan dari orang tua siswa.

Menurut Andhyka, penerapan pendidikan SD-SMP gratis hingga sekolah swasta sangat mungkin diwujudkan di Indonesia, meskipun tidak dapat dilakukan secara instan. Hal ini memerlukan:

• Kesiapan anggaran yang matang
• Manajemen kebijakan yang tepat sasaran
• Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah

Tantangan Implementasi

Andhyka menekankan bahwa implementasi pendidikan SD-SMP gratis, terutama di sekolah swasta, akan menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama adalah masalah anggaran. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah dipatok minimal 20% dari APBN dan APBD, masih banyak kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi. Jika negara ingin menanggung biaya pendidikan siswa di sekolah swasta, kebutuhan anggaran akan meningkat secara signifikan.

Tantangan berikutnya adalah terkait data dan mekanisme verifikasi. Tidak semua sekolah swasta memiliki sistem pelaporan yang transparan, dan tidak semua siswa di sekolah swasta berasal dari keluarga kurang mampu. Andhyka berpendapat bahwa tidak adil jika semua sekolah swasta menerima bantuan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi siswanya.

Selain itu, terdapat keberagaman yang signifikan di antara sekolah-sekolah swasta. Biaya operasional dan kualitas pendidikan sangat bervariasi. Sekolah swasta unggulan tentu memiliki standar pembiayaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah swasta kecil di daerah pedesaan. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk membuat skema pembiayaan yang seragam.

Langkah-Langkah yang Perlu Diambil Pemerintah

Untuk merealisasikan putusan MK, Andhyka menyarankan beberapa langkah yang perlu diambil pemerintah. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu melakukan pemetaan untuk mengidentifikasi sekolah swasta mana yang banyak menampung siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan pendidikan harus disalurkan secara selektif agar tepat sasaran. Pemerintah juga dapat memperluas jangkauan dana BOS untuk siswa miskin yang bersekolah di swasta.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu menyusun desain sistem subsidi pendidikan yang lebih adil dan menyeluruh. Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah pemberian bantuan langsung kepada siswa dalam bentuk beasiswa pendidikan dasar bagi siswa miskin, baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.

Pemerintah juga harus menyesuaikan struktur anggaran untuk memastikan bahwa seluruh anak usia pendidikan dasar memperoleh layanan pendidikan yang gratis dan bermutu. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, yayasan, organisasi masyarakat, dan lembaga swasta penyelenggara pendidikan sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan gratis yang berkeadilan sosial.