Fasilitas Dinas Pemkab Sleman Dibuka untuk Umum: Aksesibilitas yang Lebih Baik bagi Warga

Bupati Sleman, Harda Kiswaya, baru-baru ini membuat gebrakan dengan kebijakan yang mengedepankan aksesibilitas publik terhadap fasilitas dinas pemerintah daerah. Beliau secara resmi mengizinkan penggunaan mobil dan rumah dinas miliknya oleh masyarakat Kabupaten Sleman. Keputusan ini dilandasi atas filosofi bahwa aset pemerintah merupakan milik rakyat dan seharusnya dapat dinikmati secara bersama. Meskipun demikian, penggunaan mobil dinas tetap akan disertai dengan pengemudi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional. Hal ini diungkapkan Bupati Harda Kiswaya pada Senin, 10 Maret 2025.

"Fasilitas ini adalah milik rakyat Sleman," ujar Bupati Harda. "Maka, saya ingin memastikan bahwa warga dapat merasakan manfaatnya secara langsung." Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa penggunaan rumah dinas bahkan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan acara pernikahan secara gratis. Hal ini tentunya akan meringankan beban biaya bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan pesta pernikahan. "Tidak ada biaya sewa, gratis," tegas Bupati Harda. Kebijakan ini berbeda dengan penggunaan gedung serbaguna milik Pemkab Sleman yang tetap dikenakan biaya sewa. Meskipun demikian, untuk memastikan tertib administrasi dan penggunaan yang bertanggung jawab, Pemkab Sleman akan segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme pengajuan dan penggunaan fasilitas tersebut. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Pemkab Sleman agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mekanisme Pengajuan dan SOP yang Akan Dibuat

Pemkab Sleman berkomitmen untuk merumuskan SOP yang jelas dan transparan guna mengatur penggunaan mobil dan rumah dinas bupati oleh masyarakat. Proses ini melibatkan Bagian Hukum Pemkab Sleman untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. SOP ini nantinya akan mencakup prosedur pengajuan, persyaratan, dan tata cara penggunaan fasilitas tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah yang telah dibuka aksesnya untuk masyarakat.

Respon Positif dari Masyarakat

Kebijakan inovatif Bupati Harda ini telah menuai respon positif dari masyarakat Sleman. Sejumlah warga telah mengajukan permohonan untuk menggunakan rumah dinas bupati, baik melalui kunjungan langsung ke kantor maupun melalui telepon. Meskipun jumlah permohonan belum dipublikasikan secara resmi, antusiasme masyarakat menunjukkan tingginya apresiasi terhadap kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat ini. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan aset publik.

Langkah Menuju Pemerintahan yang Lebih Responsif

Inisiatif Bupati Sleman ini mencerminkan komitmen Pemkab Sleman dalam membangun pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan membuka akses terhadap fasilitas dinas, Pemkab Sleman membuka peluang bagi warga untuk merasakan manfaat langsung dari aset publik. Ke depan, diharapkan kebijakan serupa dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemkab Sleman adalah penyusunan SOP yang komprehensif dan mudah dipahami oleh masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas dinas. Dengan langkah ini, diharapkan kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat Sleman.