Thailand tengah mempertimbangkan untuk memperketat regulasi terkait ganja, tiga tahun setelah mendekriminalisasi tanaman tersebut pada tahun 2022. Kebijakan dekriminalisasi itu sendiri dijalankan tanpa adanya undang-undang yang jelas dan komprehensif, yang mengatur penjualan, produksi, dan penggunaan ganja. Akibatnya, ribuan toko ganja berlisensi menjamur di seluruh negeri, terutama di area-area yang menjadi pusat pariwisata.

Rancangan undang-undang medis yang akan datang mengindikasikan perubahan signifikan dalam pendekatan Thailand terhadap ganja. Pemerintah berencana untuk memastikan bahwa ganja hanya digunakan untuk tujuan medis dan tidak lagi untuk rekreasi. Di bawah aturan baru ini, toko ganja hanya akan diizinkan menjual produk mereka kepada bisnis berlisensi lainnya atau kepada pelanggan yang memiliki resep dari tenaga medis profesional.

Dampak Potensial pada Industri Ganja

Chokwan "Kitty" Chopaka, seorang aktivis ganja di Thailand, memperkirakan bahwa undang-undang medis yang baru ini dapat menyebabkan penutupan hingga 90% toko ganja berlisensi di seluruh Thailand. Kitty memahami maksud pemerintah, tetapi dia tidak setuju dengan langkah ini. Menurutnya, yang mampu bertahan hanya toko besar dengan modal besar yang mampu menjangkau para turis. Sedangkan penduduk lokal kemungkinan besar akan menanam sendiri karena sulitnya memperoleh surat keterangan dokter.

Potensi dampak dari regulasi baru ini sangat besar, mengingat pertumbuhan pesat industri ganja sejak dekriminalisasi. Kamar Dagang Thailand sebelumnya memperkirakan bahwa pasar ganja dapat bernilai hingga USD 1,2 miliar per tahun, menjadikannya komoditas unggulan yang menjanjikan.

Tantangan dan Kekhawatiran

Namun, ketiadaan hukum yang jelas telah menciptakan celah yang menyebabkan penggunaan rekreasional yang meluas, distribusi ilegal, dan pasar yang tidak terkendali. Hal ini juga menimbulkan penolakan dari kelompok aktivis tertentu. Selain itu, ada kekhawatiran tentang penyelundupan ganja dari Thailand, dengan beberapa kasus penangkapan baru-baru ini yang melibatkan wisatawan yang mencoba membawa produk ganja keluar dari negara tersebut.

Gloria Lai, Direktur Regional Asia untuk International Drug Policy Consortium (IDPC), menyatakan kekhawatiran tentang kecepatan dan pendekatan dalam memperkenalkan regulasi baru ini. Dia mempertanyakan apakah membatasi penjualan ganja hanya untuk individu dengan resep medis akan secara efektif mengatasi masalah penyelundupan. Menurutnya akan lebih baik jika dimulai dengan konsultasi yang inklusif terhadap usulan tersebut, sehingga memberi cukup waktu bagi komunitas yang terdampak untuk memberikan masukan, daripada langsung mengeluarkan aturan baru yang justru bisa menimbulkan kebingungan lebih besar.

Masa Depan Industri Ganja di Thailand

Rattapon Sanrak, pendiri Highland Network, menyoroti potensi masalah bagi industri ganja. Menurutnya RUU ini hanyalah regulasi menteri, yang ditentukan oleh satu orang menteri saja. Jika menterinya berganti, aturannya bisa berubah lagi. Ini berisiko untuk industri yang sudah melibatkan investasi besar dan ribuan lapangan kerja. Dengan mengeluarkan undang-undang resmi melalui parlemen akan memberi aturan yang lebih stabil dan demokratis, sekaligus melindungi semua pihak yang telah berinvestasi waktu dan uang di industri ganja ini.

Ketidakpastian mengenai masa depan ganja di Thailand telah terjadi sejak pencabutan ganja dari daftar narkotika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Thailand pada Juni 2022. Sementara Partai Pheu Thai, partai penguasa saat ini, pada awalnya mendorong untuk mengklasifikasikan ulang ganja sebagai narkotika, Perdana Menteri Srettha Thavisin menyatakan bahwa ganja hanya akan diizinkan untuk tujuan medis.

Terlepas dari perdebatan yang sedang berlangsung, aturan baru tersebut dipandang sebagai langkah sementara sebelum Thailand mengumumkan undang-undang ganja yang lebih komprehensif dalam dua tahun ke depan. Undang-undang ini diharapkan dapat mengatur penggunaan, produksi, dan ekspor ganja secara menyeluruh.