Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah mendeklarasikan niatnya untuk mendirikan apa yang disebut sebagai "negara Yahudi Israel" di wilayah pendudukan Tepi Barat. Pernyataan ini muncul setelah pengumuman pemerintah Israel mengenai persetujuan pembangunan 22 permukiman baru di wilayah Palestina.

Permukiman Israel di Tepi Barat secara luas dipandang sebagai rintangan signifikan bagi proses perdamaian yang berkelanjutan. PBB dan banyak negara menganggap permukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional. Langkah Israel ini berpotensi memperburuk ketegangan dan menghambat upaya diplomatik untuk mencapai solusi dua negara.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, Katz menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan respons tegas terhadap organisasi teroris yang berusaha melemahkan kehadiran Israel di wilayah tersebut. Dia juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan para pemimpin lainnya yang mempertimbangkan pengakuan negara Palestina. Katz menyatakan bahwa sementara negara-negara lain mungkin mengakui negara Palestina di atas kertas, Israel akan membangun "negara Yahudi Israel" di lapangan.

Katz menambahkan bahwa pengakuan di atas kertas tidak akan berpengaruh, dan Israel akan terus berkembang dan makmur. Pernyataan itu dibuat selama kunjungan ke pos terdepan permukiman Sa-Nur di Tepi Barat utara. Sa-Nur sebelumnya dievakuasi pada tahun 2005 sebagai bagian dari penarikan Israel dari Gaza.

Perluasan permukiman ini terjadi di tengah meningkatnya seruan internasional untuk solusi dua negara dan pengakuan negara Palestina. Kunjungan Macron baru-baru ini ke Singapura, di mana ia menekankan bahwa pengakuan negara Palestina bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kebutuhan politik, menyoroti dukungan internasional yang berkembang untuk gagasan tersebut.

Konferensi internasional yang bertujuan untuk menghidupkan kembali gagasan solusi dua negara dijadwalkan akan diadakan di markas PBB di New York pada bulan Juni. Konferensi tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi lebih banyak negara untuk mengakui negara Palestina. Sebelumnya, Macron telah mengindikasikan bahwa Prancis dapat mengakui negara Palestina pada bulan Juni.

Situasi di Tepi Barat tetap tegang, dengan ekspansi permukiman yang berkelanjutan berpotensi untuk lebih merusak prospek perdamaian. Komunitas internasional terus menyerukan kepada Israel untuk menghentikan semua kegiatan permukiman dan terlibat dalam negosiasi yang berarti dengan Palestina untuk mencapai solusi yang adil dan komprehensif untuk konflik tersebut.